Follow
Sambangi KPK, BPOM & Kemenkes minta bantuan pantau perizinan obat-obatan
Merdeka.com - Beberapa perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk mengawal seluruh kegiatan kesehatan yang bebas dari korupsi.
"Ini sebenarnya KPK itu adalah mitra, mitra buat BPOM, untuk mengawal kami, supaya kami menjadi tetap clean governance. Nah ini tentu sangat berharga, supaya tetap dalam koridor," kata Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapatik dan Napza BPOM, Nurma Hidayati, di lokasi, Selasa (24/10).
Nurma meminta KPK mengawasi setiap perizinan obat-obatan dan makanan. Sehingga, bila produk makanan ataupun obat-obatan sudah beredar di masyarakat tidak tersandung permasalahan.
-
Bagaimana cara BPOM mengantisipasi bahaya BPA? “Rencana regulasi tersebut menunjukkan negara hadir dalam melindungi kesehatan masyarakat. Pelaku usaha pastinya memahami rencana pelabelan ini dan kami berharap dukungan semua pemangku kepentingan“
-
Bagaimana Kemenkumham memastikan keamanan agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, kita harus memastikan sistem dan juga entitas bisnis tidak disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, jadi mempermudah bisnis juga harus menyiapkan keamanan yang seimbang,' tambahnya.
-
Apa yang BPOM lakukan terkait BPA? BPOM sendiri memang telah mencoba untuk mengadopsi pelabelan bebas BPA atau Berpotensi Mengandung BPA pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bahaya BPA bagi kesehatan tubuh, terutama untuk wanita hamil dan bayi.
-
Bagaimana BPOM dukung produk herbal lokal? 'Indonesia memiliki banyak sekali produk obat-obatan herbal, suplemen kesehatan, maupun kosmetik yang bisa diproduksi dalam negeri dengan bahan baku lokal,' kata Rizka dikutip pada Minggu (4/8).
-
Apa yang dilakukan KKP untuk menjamin ketersediaan bahan baku pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kenapa BPOM dukung gaya hidup sehat? Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung penuh gaya hidup sehat yang saat ini menjadi tren masyarakat luas. Banyak orang mulsi menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.
"Tentu salah satunya terkait perizinan, bagaimana perizinan ini tetap sesuai dengan kaidah-kaidah di pemerintahan yang bersih dan akuntabel, nah ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Maura Linda Sitanggang. Menurutnya, kedatangan mereka ke KPK bersama BPOM untuk berdiskusi terkait pencegahan perizinan peredaran obat-obatan di masyarakat.
"Salah satu (hasil kajian KPK) itu tata kelola obat publik, kemudian perizinan dan pengawasan obat, jadi ini sudah menjadi rencana untuk perbaikan-perbaikan ke depan," kata Maura.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, menjelaskan pihaknya memang telah melakukan kajian terkait perizinan dan pengawasan obat-obatan. Hasil rekomendasi dari kajian tersebut untuk membatasi peredaran obat-obatan di kalangan masyarakat.
"Ada beberapa hal hasil penelitian tersebut, di antaranya bagaimana supaya peredaran obat-obatan itu bisa dibatasi. Nanti jadi akan dilakukan tindak lanjutnya di dalam rencana aksi," ujar Basaria.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Apresiasi itu di berikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Baca Selengkapnya
Ikrar menyataan akan menjalankan arahan yang dititipkan Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Baca Selengkapnya
Pasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.
Baca Selengkapnya
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaringan mafia skincare.
Baca Selengkapnya
Layanan jemput bola melalui MPP Banyuwangi akan menjadi role model untuk pengembangan di daerah lain.
Baca Selengkapnya
Taruna menyebut, harga obat yang beredar di RI 400 persen lebih tinggi.
Baca Selengkapnya
Rata-rata produk obat yang dilakukan penarikan diketahui Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keamanan maupun izin edar.
Baca Selengkapnya
Obat-obat tersebut diproduksi di sebuah kontrakan, Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Dalam sebulan, ada 4.800 botol yang dijual.
Baca Selengkapnya
Irma pun meminta BPOM bekerjasama dengan Badan Karantina untuk menyelidiki peredaran anggur muscat.
Baca Selengkapnya
Produk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan pada operasi ini di berbagai wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, Sulawesi, dan lain-lain.
Baca Selengkapnya
Meskipun bahan baku skincare telah terdaftar, namun jika overclaim tetap akan ditindak BPOM.
Baca Selengkapnya
Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.
Baca Selengkapnya