Follow
Sambangi KPK, Mendagri dan Mensos Bahas Bantuan Sosial
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Sosial Agung Gumiwang menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk membahas pengoptimalan bantuan sosial.
Tjahjo mengatakan, pihaknya bersama lembaga antirasuah akan membahas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial.
"Nomor Induk Kependudukan dimana yang mengelola adalah Kemendagri dan Dukcapil. Kemudian akan ada beberapa presentasi-presentasi menyangkut juga seberapa jauh berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan Kamis (22/8).
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Apa fungsi NIK? NIK memiliki beberapa fungsi, antara lain:Sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah, dan lain-lain.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan data NIK? Lebih lanjut, Sahroni pun turut meminta pihak Polri bekerja sama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat keamanan dan akses penggunaan data tersebut.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
Menurut politikus PDIP itu, keterlibatan KPK dalam pemanfaatan NIK untuk bantuan sosial tentu relevan. Pasalnya hal tersebut berkaitan dengan distribusi keuangan negara.
Senada dengan Tjahjo, Agus mengungkapkan, keterlibatan KPK tentunya sesuai dengan koordinasi supervisi dan pencegahan.
"Bantuan sosial kita sama-sama ingin program Bansos ini bisa berjalan dengan baik dan efektif. Inilah kira-kira yang kita akan sampaikan," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, kedatangan Tjahjo dan Agus menjadi agenda rapat lintas kementerian bersama dengan KPK.
"Ini merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi agar lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama penerima bantuan sosial nantinya," tutupnya.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Airlangga menegaskan kehadirannya menanti undangan resmi dari MK.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca Selengkapnya
Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak meningkatkan pelayanan dan akses bagi masyarakat yang hendak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP.
Baca Selengkapnya
Kali ini MK memanggil empat menteri anak buah Presiden Jokowi untuk dimintai keterangan terkait bansos.
Baca Selengkapnya
Mereka merasa banyak pihak yang mempolitisasi kebijakan pemerintah dan adanya intimidasi.
Baca Selengkapnya
Mensos siap memenuhi panggilan MK untuk memberikan keterangan
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui disela-sela kunjungan ke daerah kerap menerima keluhan
Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan dan Ditjen Dukcapil Kemendagri melanjutkan kerja sama.
Baca Selengkapnya
Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca Selengkapnya
Kemnaker siap ikut berkolaborasi dalam pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Baca Selengkapnya
Nantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.
Baca Selengkapnya