Sambangi KPK, Rizal Ramli harap BLBI tak ditukar guling dengan e-KTP

Merdeka.com - Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rizal datang untuk menjelaskan seluk beluk kebijakan surat Keterangan Lunas bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI) yang berujung kasus dugaan korupsi.

"Hari ini saya datang ke KPK memenuhi panggilan untuk didengar keterangan dan pandangan saya terhadap kebijakan SKL BLBI," kata Rizal, di Gedung KPK, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/5).

Rizal cukup heran kasus BLBI yang mandek selama tiga tahun akhirnya diangkat kembali oleh KPK. Bahkan lembaga antirasuah sudah menetapkan tersangka yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syarifuddin Arsad Temenggun. Dengan senang hari Rizal akan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang bisa berujung korupsi.

"Saya engga tahu kenapa kasusnya tiga tahun ilang, nongol kembali. Memang saya sering dimintakan pendapat, dulu waktu Jaksa Agung Lopa. Banyak kasus-kasus dalam bidang ekonomi, Jaksa ngerti aspek hukumnya, tapi engga ngerti aspek ekonominya," ujarnya.

Namun dia berharap kasus ini tidak lagi mandek di tengah fokus KPK mengusut kasus besar lainnya, semisal dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

"Hanya saja kami berharap kasus ini tidak tertukar guling dari kasus yang lain, seperti teman-teman ketahui ada e-KTP, ada kasus BLBI, ini pelakunya elite semua, kami berharap dan kami percaya ketua KPK tidak akan melakukan tuker guling terkait hal ini," harapnya.

Mantan Menko bidang Kemaritiman ini juga berharap kesaksiannya bisa membantu KPK membuka jelas kasus BLBI. "Mudah-mudahan penjelasan kami hari ini dengan KPK akan membuka titik terang dari kasus BLBI," ungkapnya.

Sebelumnya KPK menetapkan Syarifuddin Arsad Temenggun sebagai tersangka kasus BLBI. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menjelaskan, Syafruddin yang saat itu menjabat sebagai kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan surat keterangan lunas terhadap obligor BLBI yakni Sjamsul Nursalim, pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Atas perbuatannya ini, Syafruddin disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terkait kasus ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sering dikaitkan dengan skandal tersebut. Mega dituding membebaskan para pelaku korupsi BLBI yang sedang diusut keterlibatannya di Kejaksaan Agung.

Surat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 dikeluarkan oleh Megawati kala menjabat presiden kelima. Megawati mengeluarkan Inpres agar BPPN terbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi para terduga pelaku korupsi BLBI. Alhasil, sejumlah pemilik bank kelas kakap yang terbelit skandal BLBI bebas. Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dan penyidikan akibat surat itu.