Sambut New Normal, Polri Nilai Perlu Sinergitas Bangun Kepercayaan Publik
Merdeka.com - Sejumlah kalangan menilai perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk membangun kepercayaan publik. Terlebih saat ini bangsa Indonesia disebut akan memasuki era new normal pasca-pandemi Covid-19. Skenario new normal diyakini tidak hanya mengubah strategi komunikasi publik tetapi juga peradaban masyarakat.
Demikian kesimpulan Webinar Series bertajuk "Memperkuat Sinergitas Dalam Membangun Kepercayaan Publik" yang digelar di Jakarta, Selasa (19/5). Webinar ini menghadirkan narasumber Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dan pakar komunikasi politik Prof Effendi Ghazali.
Kadiv Humas Polri yang dibacakan Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Syahar Diantono mengatakan belakangan ini mulai muncul fenomena yang menggambarkan ketidakpercayaan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
"Indikasinya jelas, acap kali muncul reaksi atas kebijakan dalam bentuk tudingan bahkan fitnah yang tidak berdasar kepada penyelenyelanggara pemerintahan. Yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," kata dia.
Menurut Argo, dalam kondisi tersebut dibutuhkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dan menetralisir tudingan dan fitnah, agar masyarakat tidak terkontaminasi oleh hal-hal negatif atau hoaks.
"Dalam situasi ini sinergi lintas sektoral dalam pemerintahan harus diperkuat, utamanya dalam lingkup koordinasi kehumasan," tutur Argo.
Ia menganalogikan Indonesia sebagai sebuah lokomotif yang diyakini sedang bergerak dengan kekuatan penuh menuju cita-cita bangsa melalui sebuah proses. "Insya Alllah proses tidak akan mengkhianati hasil," tegas Argo.
Di tempat yang sama, pakar komunikasi politik Prof Effendi Ghazali mengatakan, yang perlu dilakukan saat memasuki era new normal pasca pandemi Covid-19, bukan hanya strategi komunikasi pemerintah, tetapi lebih penting ke peradabannya.
"Peradaban di new normal adalah peradaban yang jujur, transparan, apa adanya," jelas Effendi.
Dia berharap tidak ada lagi statement yang kontraproduktif dari pemerintah. Sehingga rakyat akan lebih mudah diajak bersama-sama dalam membangun bangsa ke depan.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dampak menyoroti penyebaran Covid-19 mengakibatkan sebanyak 60 persen industri di tanah air berada dalam posisi suffer menderita. Sementara sisanya 40 persen bisa disebut masuk dalam posisi moderat dengan tekanan yang tinggi.
Sementara di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menurut Herman, sebanyak 37.000 UMKM (87 persen di antaranya Mikro) telah melaporkan mengenai dampak dari penyebaran Covid 19 kepada Kementerian Koperasi dan UKM.
"Kondisi ini akan menyebabkan tertekannya pertumbuhan industri," kata Herman.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Potensi polarisasi pada Pemilu 2024 harus diantisipasi oleh Polri.
Baca SelengkapnyaKapolri berpesan kepada seluruh jajarannya agar tetap solid
Baca SelengkapnyaPemerintahan Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah signifikan dalam memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan Kejagung.
Baca SelengkapnyaAlumni Akpol 1995 ini juga bersyukur atas dukungan media massa, Pemilu 2024 bisa berlangsung aman dan damai.
Baca SelengkapnyaKe depan, ujar Kapuspen, diharapkan sinergitas TNI-Polri semakin kuat mulai dari level bawah hingga atas
Baca SelengkapnyaImbauan itu disampaikan sebagai antisipasi agar tidak terjadi perpecahan atau polarisasi di masyarakat selama tahapan proses Pemilu 2024 yang masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaPemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.
Baca SelengkapnyaSoal keamanan Papua, lanjut Sigit juga menjadi hal yang utama dalam pertemuan tersebut.
Baca SelengkapnyaMabes Polri melalui SSDM Polri Biro Psikologi menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Grab Teknologi Indonesia.
Baca SelengkapnyaRomo Benny menyampaikan harapannya agar Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan kebudayaan atau keagamaan.
Baca SelengkapnyaPerbedaan pendapat dan pilihan, kata Kapolri adalah hal biasa terjadi dalam Pemilu.
Baca Selengkapnya