Sampaikan Keberatan, Demokrat Tolak Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden

Merdeka.com - Partai Demokrat memberikan catatan pada Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) terkait pasal Dewan Pengawas yang dipilih oleh presiden. Demokrat ingin Dewan Pengawas dipilih melalui Panitia Seleksi (Pansel).

"Ya tentunya mekanismenya sebaiknya itu melalui Pansel. Pansel (serahkan) namanya ke Presiden, presiden nantinya kembalikan ke DPR, DPR balik lagi ke Presiden, mekanisme sama dengan yang lain-lain," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Syarief mengatakan bisa saja lima anggota Dewan Pengawas itu diisi dari berbagai macam elemen. Mulai dari anggota DPR, masyarakat sipil, hingga orang pilihan presiden.

"Itu juga bisa menjadi satu pemikiran, jadi dari lima itu, mungkin dua dari DPR, satu dari masyarakat, dua dari presiden, jadi banyak, yang jelas satu persamaan, unsur masyarakat, kemudian DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bisa mengawasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan fraksi terhadap revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka mendukung secara prinsip revisi UU KPK dengan catatan.

"Pada prinsipnya fraksi Demokrat mendukung perubahan kedua UU 30/2002 tentang KPK, dengan catatan tak ada unsur pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan KPK," ujar anggota fraksi Demokrat, Erma Ranik dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Demokrat memberikan catatan khusus terkait dewan pengawas. Demokrat mengingatkan supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Hal ini karena kewenangan menunjuk anggota dewan pengawas KPK sepenuhnya di pemerintah.

"Fraksi Demokrat mengingatkan abuse of power apabila dewan pengawas dipilih presiden," ujar Erma.