Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sampaikan LPJ, Nusron sebut penerimaan Ansor 2011-2016 Rp 23,466 M

Sampaikan LPJ, Nusron sebut penerimaan Ansor 2011-2016 Rp 23,466 M Kongres GP ANSOR. ©2015 merdeka.com/mohammad taufik

Merdeka.com - Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid memaparkan progress report selama menjabat sebagai ketum ormas yang berada di bawah naungan NU itu, Kamis (26/11) malam. Laporan tersebut meliputi capaian yang selama ini dan apa yang belum optimal untuk diteruskan dan ditingkatkan untuk masa khdmat berikutnya.

Nusron menyampaikan secara sistematis LPJ-nya, mulai dari pengantar; visi, misi dan program kerja PP GP Ansor 2011-2016; implementasi program kerja, infrastruktur pendukung tercapainya program; evaluasi dan rekomendasi; dan penutup.

Nusron juga menyampaikan laporan keuangan. Total penerimaan selama periode 2011-2015 tercatat Rp 23,466 miliar.

Orang lain juga bertanya?

"Laporan keuangan GP Ansor diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini Wajar," kata Nusron.

Peserta Kongres XV mengapresiasi kepemimpinan Nusron Wahid sebagai ketua umum GP Ansor periode 2010–2015. Mereka menerima laporan pertanggung jawaban pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Pandangan umum terhadap LPJ itu disampaikan secara bergiliran, dimulai dari utusan Regional III yang diwakili oleh Salim Thaif (Ketua PW Maluku Utara), dilanjutkan dari Regional II dengan juru bicara Rudi Tri Wahid (Ketua PW JawaTimur), lalu Regional I Hidir Ibrahim (Ketua PW Lampung). Ketiganya didampingi oleh para ketua PW lainya di regional masing-masing.

"Kami menerima dengan tulus dan ikhlas LPJ yang disampaikan oleh sahabat Ketua Umum Nusron Wahid, dan bangga serta menyampaikan terima kasih atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk Gerakan Pemuda Ansor," kata Salim Thaif.

Sementara, Rudi Tri Wahid menyatakan GP Ansor di bawah kepemimpinan Nusron Wahid menunjukkan tren yang baik dan menguat. Dia berharap pemimpin Ansor ke depan bisa mempertajam lagi program-program.

Salim Thaibm dan Tri Wahid menyatakan GP Ansor di Zona II mengusulkan Yaqut Cholil Choumas menjadi ketua umum berikutnya secara aklamasi. Hal senada disampaikan oleh Hidir Ibrahim. Dia mengusulkan pemilihan ketua baru menggunakan mekanisme aklamasi. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Meski Kepercayaan Publik Tinggi, Kejagung Diharapkan Lebih Berani Bongkar Kasus Korupsi
Meski Kepercayaan Publik Tinggi, Kejagung Diharapkan Lebih Berani Bongkar Kasus Korupsi

Kejaksaan Agung diminta tidak lengah sekalipun mendapatkan kepercayaan publik tinggi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban
Pemerintah Pusat Raih Opini WTP, Jokowi Tegaskan Bukan Prestasi tapi Kewajiban

Jokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Kasdi Sebut BPK Minta Uang Rp12 M untuk Muluskan Audit Kementan Raih WTP
Blak-blakan Kasdi Sebut BPK Minta Uang Rp12 M untuk Muluskan Audit Kementan Raih WTP

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian

Baca Selengkapnya
FOTO: KPU Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 dari BPK, Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian
FOTO: KPU Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 dari BPK, Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian

Hasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Terkait Harta Kekayaan
KPK Periksa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Terkait Harta Kekayaan

Pahala menyebut KPK memiliki kecurigaan atas harta Arinal.

Baca Selengkapnya
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut
Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kejati NTB Supervisi Penanganan Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Mataram
Kejati NTB Supervisi Penanganan Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Mataram

Dengan banyaknya sorotan publik terhadap kasus KONI Mataram ini, pihaknya perlu untuk melakukan pemantauan.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: APBN Surplus Rp31,3 Triliun di Januari 2024
Kemenkeu: APBN Surplus Rp31,3 Triliun di Januari 2024

Reliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.

Baca Selengkapnya