Sandiaga menanti restu Prabowo untuk hadiri reuni 212

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sekretaris panitia reuni 212, Muhammad Al Khathath menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bakal menghadiri reuni di kawasan Monas. Menurutnya, Anies akan mengikuti salat Subuh berjemaah.

Selain Anies dan Sandiaga, dia mengklaim Ketua MPR Zulkifli Hasan akan hadir dalam acara tersebut. "Iya kita sudah ketemu. Insya Allah Pak Anies, beberapa hari yang lalu," kata Al Khathath di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11).

Saat dikonfirmasi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno belum bisa memastikan apakah akan datang ke acara reuni. Menurutnya, jika ada unsur politik dalam acara tersebut, dia akan koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan Partai Gerindra.

Orang lain juga bertanya?

"Saya perlu mengecek, khususnya dari aspek politiknya ya. Kalau ini perhelatan politik tentunya saya tidak bisa langsung mengambil sikap, karena sebagai kader Gerindra saya harus minta izin Pak Prabowo dulu," katanya di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Sandiaga mengaku belum mendapat kepastian apakah pasangannya datang atau tidak. Dia mengatakan, Anies sempat menanyakan padanya soal kemungkinan datang reuni. "Belum ada. Tadi dia (Anies) tanya, 'gimana bro?' Saya bilang belum dapat clearance," ucapnya.

Sandi ingin acara tersebut tidak untuk memecah belah masyarakat, khususnya Jakarta. Dirinya juga ingin masyarakat Jakarta bersatu bukan terpecah belah.

"Kalau misalnya besok konsepnya maulid dan berdzikir yang mempersatukan warga, ya saya menunggu arahan dari pak gubernur," ujarnya.

Pengusaha muda ini berharap acara berjalan dengan tertib dan tak adanya unsur politik yang kental. "Buat pemerintah kita selalu siap. Kita ingin warga semua rukun, damai dan adem. Kita kedepankan kesatuan dan persatuan," tuturnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut reuni akbar 212 kental dengan muatan politis jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Sandiaga sempat menanggapi ucapan tersebut.

"Saya harus cek kepada yang memiliki kompetensi di bidang politik, kalau sinyal dari Kapolri seperti itu kita pastikan jangan sampai ada muatan politik di sini. Karena yang dibolehkan di sini (Monas) adalah kegiatan keagamaan, kebudayaan, olahraga, sosial," tandasnya.

(mdk/ian)