Sandiaga Tidak Ingin Buru-Buru Izinkan Wisatawan Asing ke Indonesia

Merdeka.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tidak ingin terburu-buru mengeluarkan kebijakan, mengizinkan wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Hal ini dia tegaskan usai berdiskusi dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya juga berdiskusi dengan Bapak Gubernur dan Bapak Luhut, ingin memastikan bahwa Bali ini aman dari segi Covid-19. Dan akan menunggu data-data dari Kementerian Kesehatan, bahwa Bali ini bisa secara efektif memutus mata rantai Covid-19. Kita akan lihat data Natal dan Tahun baru," kata Sandi saat ditemui di Denpasar, Bali, Senin (28/12).

Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, dan kesimpulannya untuk pembukaan wisatawan mancanegara tidak ingin buru-buru agar tidak ada gelombang kedua virus Corona.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Menteri Luar Negeri. Kita tidak ingin terburu-buru, kita pastikan dulu bahwa Covid-19 ini dengan protokol yang ketat dan disiplin dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh Bapak Gubernur. Ini, bisa dipastikan dan diadopsi secara menyeluruh dan kita jangan sampai terburu-buru dan akhirnya kita mendapatkan gelombang kedua dan selanjutnya," imbuhnya.

Sementara itu terkait konsep wisata halal di Pulau Bali, Sandi mengatakan sudah membahas hal itu dengan Gubernur Bali Wayan Koster.

"Jadi, kemarin Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa di Bali pariwisata di berbasis budaya dan berkearifan lokal, pariwisata yang berkualitas, dan berkelanjutan serta sehat, selesai pembicaraan," tuturnya.

Lewat hal itu, maka semua sepakat bahwa Pulau Dewata untuk arah pariwisata kebijakannya ada di Gubernur, Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Pariwisata Bali dan pihaknya tentu akan mendukung.

"Berarti, kita semua sepakat bahwa Bapak Gubernur dan Bapak wakil Gubernur dan Bapak Kadis yang akan menentukan kebijakan di sini. Kita akan mengikuti saja dan akan men-support dari Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami sepakat dan kedepannya yang akan bicara masalah ini adalah Bapak Gubernur (dan) Wakil Gubernur," jelasnya.

Saat ditanya, artinya di Bali tak ada konsep wisata halal. Pihaknya, menyerahkan hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi Bali. "Serahkan semuanya kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (dan ) Pemerintah Daerah," ujar Sandi.