Sandiaga Wacanakan Hapus UN, Kemendikbud Ingatkan Amanat Undang-Undang

Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mewacanakan menghapus ujian nasional (UN). Alasannya, UN membebani siswa. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menegaskan bahwa ujian nasional merupakan amanat undang-undang dalam rangka melakukan evaluasi di lingkungan pendidikan dasar dan menengah.

"Jadi UN itu pilihan kebijakan yang harus dilakukan karena perintah di dalam undang-undang bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi," kata Hamid usai membahas sistem pendidikan dasar di Indonesia di depan beberapa delegasi Nigeria di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Hamid menerangkan evaluasi dilakukan bukan hanya terhadap murid, melainkan juga aturan pendidikan dan juga sistem pendidikan nasional. Dia menuturkan, hasil UN juga digunakan untuk perbaikan dalam pembelajaran siswa di sekolah.

"UN ini dulu digunakan sebagai sarana kelulusan, syarat melanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi, sama yang kedua untuk perbaikan pembelajaran," pungkasnya.

Menyikapi wacana penghapusan UN, Hamid memandang hal itu terserah pemerintahan selanjutnya. Asalkan napas evaluasi masih tetap ada karena itu amanat undang-undang.

"Nah sekarang ya tergatung pilihan kebijakan pemerintahan yang akan datang. Kalau misalnya ini (UN) dihapus, bukan berarti menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi itu," kata Hamid.

Menurutnya, penghapusan UN jangan sampai juga menghapus evaluasi. Boleh diganti dengan mekanisme lain asalkan tetap pada jalurnya evaluasi pendidikan nasional.

"Itu amanat undang-undang, kecuali undang-undangnya dihapus, itu lain lagi persoalannya, jadi silakan saja. Ya (itu) perdebatan dari dulu ya ada yang setuju ada yang enggak," ucap Hamid.

Sebelumnya Sandiaga Uno menilai pentingnya memfokuskan kepada pembangunan karakter budi pekerti. Sandiaga lantas mengutip pernyataan seorang pelajar asal Pamekasan bernama Salsabila Umar yang mengeluh kurikulum yang terlalu berat.

Dia pun berjanji akan menghapus ujian nasional (UN), dan menggantinya dengan program penerusan minat dan bakat.

"Kami akan menghapus ujian nasional. (UN) ini adalah biaya pendidikan tinggi. UN tidak berkeadilan. Kami ganti dengan penerusan minta dan bakat. Mereka (pelajar) akan mampu diarahkan ke ekonomi kreatif atau bidang lain sesuai kemampuannya," kata Sandiaga.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso menjelaskan, pihaknya sudah mempertimbangkan mengenai rencana penghapusan UN tersebut. Karenanya, rencana revisi akan menjadi tindakan utama untuk meniadakan UN dan diganti menjadi sistem ujian sesuai minat dan bakat masing-masing pelajar.

"Kami akan merevisi sesuai apa dengan apa gagasan kami," katanya di Media Center BPN, Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Dia mengaku, gagasan Sandiaga dalam debat terkait penghapusan UN, menjadi perdebatan di kalangan internal BPN. Sejumlah tokoh pendidikan diundang BPN untuk berdiskusi, mengungkap pandangan pro dan kontra. Namun menurut dia, apa yang dinyatakan Sandiaga dalam debat adalah sebuah keputusan pemimpin.

Reporter: Yopi Makdori