Sandera 200 mobil, warga tagih janji pekerjaan dari PT Chevron

Merdeka.com - Sekitar 500 massa mengatasnamakan diri Komite Reformasi Perjuangan Hak Putra Melayu Riau (KRPHPMR) menghadang dan menahan mobil kontraktor PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Massa itu berunjuk rasa terkait tidak adanya perekrutan warga setempat sebagai tenaga kerja di perusahaan minyak itu, Senin (24/11).

Sekretaris Umum KRPHPMR, Ali Mujahidin, mengatakan ada sekitar 200 unit mobil kontraktor CPI yang mereka tahan. "Tidak akan kami lepas sebelum pihak CPI dan mitra kerjanya melakukan pembicaraan dengan kami," katanya.

Massa menuntut komitmen PT CPI dan mitra kerjanya yakni kontraktor untuk mengakomodir warga asli Melayu sebagai tenaga kerja. Padahal sebelumnya, Chevron berjanji merekrut warga sebagai tenaga kerjanya, namun wanprestasi alias ingkar janji.

"Mereka (PT CPI) sudah ingkar janji, padahal sudah dua kali surat kesepakatan ditandatangani bersama pada tahun 2000 dan 2006," keluhnya.

Demonstran yang terdiri dari 500 orang mulai menggelar aksi sejak sekitar pukul 05.00 WIB. Demonstran bergerak dari Jalan Jenderal Sudirman, dan melakukan penghadangan terhadap setiap mobil operasional perusahaan di pintu masuk area NDD (North Duri Development).

Massa mengumpulkan ratusan mobil tersebut di lapangan sepak bola di Jalan Siak, sedangkan seluruh supir diminta turun dan berjalan kaki. Meski demikian, para pekerja dan sekuriti perusahaan tidak berani melakukan penolakan maupun perlawanan atas aksi massa. "Kita tujuannya aksi damai," terang Ali.

Menurut warga, sebelumnya ada dua kesepakatan, pihak CPI dan mitra kerja setuju untuk memprioritaskan putra asli Melayu Riau untuk mendapat pekerjaan. Menurut warga, yang dimaksud putra daerah asli adalah apabila salah satu ataupun kedua orang tua asli dan lahir di Riau.

Namun, sampai sekarang manajemen tidak menggubris kesepakatan itu dan banyak mengajak tenaga kerja dari luar daerah. "Pengingkaran janji itu yang membuat kami kecewa sebagai putra daerah, dan kami curiga ini adalah bagian dari mafia migas," ujarnya.

Warga juga menyebutkan, pihak CPI tidak transparan dalam penyaluran dana program pemberdayaan masyarakat Corporate Social Responsibility (CSR) di daerah setempat itu.

"Sesuai kesepakatan yang dibuat, seharusnya kami dilibatkan. Tapi mereka ambil langkah sendiri sehingga kami tidak tahu entah ke mana dana itu disalurkan," cetus Ali.

Hingga siang ini belum ada perwakilan perusahaan yang mendatangi demonstran untuk melakukan pembicaraan dengan warga. (mdk/mtf)