Sanusi bingung ditetapkan KPK tersangka pencucian uang

Merdeka.com - Kuasa hukum Mohamad Sanusi, Krisna Murti, terkejut kliennya juga ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Apalagi sejauh ini dia mengaku belum mendapat pemberitahuan tersebut dari KPK.

"Kita langsung ketemu dengan Bang Uci (Mohamad Sanusi). Bang Uci sendiri bingung," kata Krisna, Selasa (12/7).

Menurut Krisna, tidak ada aset apapun milik Sanusi diduga berasal dari TPPU atas kasus suap pembahasan raperda reklamasi Jakarta. Dia sendiri mengaku telah menelusuri aset kliennya itu.

Maka itu, Krisna menegaskan pihaknya siap membuktikan kliennya tidak terlibat TPPU pada saat persidangan nanti.

"Pihak KPK dasarnya apa dengan penetapan ini. Nanti kami akan jawab di pengadilan," pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Mohamad Sanusi sebagai tersangka TPPU terkait pembahasan raperda reklamasi Jakarta. Penetapan tersangka kali ini berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 30 Juni 2016.

"Berdasarkan pengembangan dalam kasus pembahasan raperda zonasi dengan memiliki alat bukti yang cukup, KPK menetapkan MSN sebagai tersangka TPPU dengan surat perintah penyidikan di tandatangani pada 30 Juni," ujar kepala bagian informasi dan pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, Senin (11/7).

Dari kasus ini KPK telah menyita beberapa aset bergerak dan tidak bergerak milik Sanusi. Namun Priharsa belum bisa menyampaikan aset apa saja yang disita dari adik kandung wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik.

"Detil apa saja aset yang disita tidak bisa disampaikan yang jelas sudah ada beberapa aset yang disita. Salah satunya barang bergerak mobil dan uang," kata dia.

Kemarin, KPK juga memanggil 10 orang saksi terkait kasus ini salah satunya direktur legal PT Agung Podomoro Land, Miarni Ang. Miarni mengaku dicecar soal aset yang dimiliki Sanusi.

Ditetapkannya Sanusi sebagai tersangka TPPU menambah daftar pasal yang dilanggarnya. Seperti diketahui, Sanusi merupakan tersangka penerima suap dari PT Agung Podomoro Land terkait pembahasan raperda reklamasi Jakarta.

Untuk kasus TPPU, Sanusi disangkakan melanggar pasal 3 atau 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo pasal 55 ayat 1 ke-1. Sedangkan untuk penerima suap Sanusi disangkakan melanggar pasal 12 a atau pasal 12 b atau pasal 11 UU Tipikor No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (1) KUHPidana. (mdk/ang)