Saran untuk Presiden Jokowi dalam memilih Panglima TNI

Merdeka.com - Di kantong Presiden Joko Widodo, sudah ada nama yang bakal dijagokan menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret-April 2018. Bursa calon Panglima TNI sudah mulai ramai dibicarakan.

Syarat-syarat calon Panglima TNI, harus perwira tinggi aktif dan pernah menjabat Kepala Staf di matranya. Baik itu Darat, Laut maupun Udara. Namun tak harus selalu bergantian. Misal Panglima TNI sebelumnya Jenderal Moeldoko juga digantikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari TNI AD. Mengacu pada kebiasaan itu, maka ada tiga nama yang potensial menjadi orang nomor satu di institusi TNI.

Ada nama Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto. "Namanya kan banyak," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah membuka acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/11).

Sesuai mekanisme yang berlaku, nama yang dijagokan Presiden Jokowi akan dibawa ke DPR. Nama itu akan dipertimbangkan sebelum akhirnya mendapat persetujuan para legislator.

"Ya mekanismenya kan ada, nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR ditunggu saja," ujarnya.

Presiden Jokowi diburu waktu. Sebab, Komisi I yang menangani bidang pertahanan dan militer, tak memiliki waktu banyak. DPR akan segera memasuki masa reses. DPR memulai masa reses 13 Desember hingga 14 Januari 2018. Apabila nama Panglima TNI dikirim saat DPR memasuki masa reses, maka tak bisa diproses.

"DPR nanti yang akan memberikan persetujuan. Persetujuan itu disampaikan kepada presiden, setuju atau tidak setuju," kata Hasanuddin dalam diskusi Setara Institute di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Komisi I mendesak Presiden mengirimkan nama calon Panglima TNI bulan ini. Alasannya, Panglima TNI yang baru dihadapkan pada tugas berat untuk pengamanan pemilu bersama Polri. Panglima yang baru membutuhkan waktu untuk nanti dalam meredisposisi pasukan dalam membantu Polri.

Sejumlah saran disampaikan untuk Presiden Jokowi dalam memilih calon Panglima TNI. Selama ini jabatan Panglima TNI didominasi Angkatan Darat (AD). Sedangkan Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) baru beberapa kali. Karena itu TB Hasanuddin berharap Kepala Negara mempertimbangkan rotasi angkatan dalam proses pengganti Gatot.

Sebelum Gatot menjabat, posisi Panglima TNI dipegang oleh matra Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Di antaranya Moeldoko dari AD pada 2013, Agus Suhartono dari AL pada 2010 dan Djoko Suyanto dari AD pada 2007.

"Saya ingin sampaikan kata bergilir. Pak Gatot, Pak Moeldoko dua-duanya Darat. Pak Agus AL. Djoko Santoso AD. Sebelumnya lagi puluhan tahun lalu AD. Jadi kalau lihat ini, jadi kohesi jadi berilah kesempatan kepada AU," ujarnya.

Dia juga menyarankan agar Presiden memilih Panglima TNI yang tidak ikut-ikutan dalam dunia politik. Dia berkaca pada sepak terjang Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Panglima TNI manapun ada keberhasilannya. Tapi ada pro dan kontra dan sebagainya. Dalam hati saya keberhasilannya dalam latihan latihan bersama, dia (Gatot) oke. Tapi kalau dalam statment-stament kadang nyerempet-nyerempet urusan politik," pesannya.

Presiden juga perlu melihat sosok calon Panglima TNI yang lebih orientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan prajurit. Menurutnya, kesejahteraan prajurit faktor utama. Sehingga mereka bisa bekerja maksimal demi nama bangsa dan negara.

"Kita tak bisa melatih prajurit sampai payah, tapi dia masih memikirkan anak-anaknya sekolah, sampai mikirin susunya sampai diminum. Ya dilengkapi lah," ucapnya.

Direktur Imparsial Al Araf juga menyarankan Presien mempertimbangkan pola rotasi secara bergiliran agar memberikan penyegaran di dalam tubuh TNI. Rotasi untuk posisi Panglima TNI penting untuk memajukan sektor pertahanan.

"Setelah Jenderal Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD maka setelah itu TNI AU atau AL," ujarnya di diskusi Setara Institute di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi menambahkan, rotasi jabatan ini untuk menjaga keutuhan di dalam TNI.

"Menurut saya yang paling penting konsolidasi antar matra, internal masing-masing matra dan dengan Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Rotasi jabatan Panglima TNI juga diperlukan untuk mendukung visi dari pemerintah mewujudkan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena selama dua tahun belakangan kebijakan TNI belum mengarah pada dukungan terhadap visi poros maritim dunia.

"Problemnya dua tahun belakangan belum kelihatan integrasinya. Berdasarkan data saya tidak ada komando gabungan di Natuna. Pembentukan koter (Komando Teritorial) baru di papua misalnya," tutup Muradi. (mdk/noe)