Satgas: Anggaran Bukan Kendala Pemerintah Tak Gratiskan Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menekankan, anggaran negara bukan kendala yang membuat pemerintah tak menggratiskan vaksin Covid-19 untuk semua masyarakat. Saat ini ada dua skema vaksinasi yakni, gratis dan berbayar alias mandiri.

"Saya perlu tegaskan, bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi," ujar Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/12).

Pemerintah tengah mengkaji hal-hal teknis terkait program vaksinasi Covid-19. Wiku memastikan pemerintah berkomitmen vaksin tersedia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik secara gratis maupun berbayar.

"Informasi terkait dengan detail pelaksanaan koordinasi juga masih dalam pembahasan. Hal ini akan di informasikan setelah nantinya terdapat keputusan resmi dari pemerintah," katanya.

Dia juga meminta kepada semua rumah sakit tak melakukan promosi terkait vaksinasi Covid-19. Rumah sakit harus menunggu arahan dan keputusan pemerintah.

"Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat," jelas Wiku.

Untuk diketahui, pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac, China. Vaksin yang baru tiba ini merupakan bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis. Vaksin Covid-19 Sinovac ini berjenis SARS-CoV-2 yang telah diinaktivasi.

Sebelum disuntikkan ke masyarakat, vaksin harus terlebih dahulu melalui beberapa tahapan dan harus mengantongi izin Emergency Use of Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini guna menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat.

terpisah,Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan anggaran negara tidak mungkin dialokasikan seluruhnya untuk program vaksinasi Covid-19. Untuk itulah, pemerintah tidak menggratiskan vaksin Covid-19 kepada semua masyarakat.

"Ya pasti kan anggaran negara tidak juga dialokasi sepenuhnya untuk vaksin. Kedua, pasti kan pemenuhan vaksin ini kan sangat besar, itu yang harus kita pahami," jelas Irfan kepada Liputan6.com, Selasa (15/12).

Adapun vaksin berbayar atau mandiri untuk masyarakat yang berkecukupan. Sementara, warga yang tidak mampu akan mendapat vaksin gratis.

Dia menyebut adanya vaksin berbayar bukan berarti anggaran negara terbatas. Namun, anggaran pemerintah yang ada saat ini nantinya akan dialokasikan ke program-program lainnya.

"Karena kan keuangan negara tidak mungkin dialokasikan semua untuk itu. Kita tidak usah perdebatkan itu, kita kan (pemerintah) masih melakukan pembangunan," ucapnya.

Dia menilai tak pantas apabila orang mampu mendapat vaksin Covid-19 secara gratis. Irfan mengatakan hal ini prinsipnya sama seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

"Jika orang yang mampu, ya dia harus bayar dong, masa dia harus di subsidi. Malu dong, kalau misalnya mampu, beli vaksin, masa sih harus minta di subsidi" kata dia.

"Samalah seperti subsidi BBM, kalau mampu, ya beli lah bensin yang non subsidi, masa mau minta subsidi lagi. Malulah pada diri sendiri. Jadi gausah diperdebatkan lagi itu," sambung Irfan.

Pemerintah, kata dia, memastikan harga vaksin Covid-19 berbayar akan tetap terjangkau oleh masyarakat. Kategori masyarakat yang mampu dan tak mampu nantinya akan dirumuskan lebih lanjut oleh pemerintah.

"Kita serahkan kepada pemerintah terkait apa kriteria harus bayar, harus enggak bayar. Misal tenaga kesehatan, karena penugasan dia, kita punya kewajiban melindungi dia. Karena tugasnya untuk menyelamatkan rakyat, itu yang diberikan vaksin (gratis)," ujar Irfan

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com