Satgas Covid-19 akan Prioritaskan Tes Swab Antigen Pemudik Tak Berdokumen Lengkap

Merdeka.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo memberikan arahan terkait penggunaan alat swab antigen di penyeberangan Bakauheni-Merak saat mengawasi arus balik pemudik. Dia meminta, penggunaan swab antigen diprioritaskan bagi pemudik yang tidak membawa dokumen perjalanan lengkap atau kondisi kesehatannya tidak stabil.

"Jadi kita pastikan ini supaya nanti di lapangan tidak bingung, tidak ragu dan tidak bimbang. Rencananya, swab antigen ini hanya diberlakukan bagi mereka yang ketika membawa dokumen tidak bisa menunjukkan bukti atau mereka yang secara fisik diragukan kesehatannya," kata Doni dalam Rakor Satgas Penanganan Covid-19, Jumat (14/5).

Doni mengatakan alat swab antigen tidak bisa digunakan untuk memeriksa seluruh pemudik yang kembali ke Pulau Jawa melalui Bakauheni. Sebab, Kementerian Kesehatan memiliki keterbatasan alat swab antigen.

"Kalau catatan saya kemarin, yang sudah menyeberang ke Sumatera itu ratusan ribu, mungkin mendekati satu juta orang. Nah kalau ini kita lakukan antigen semuanya maka biaya yang dikeluarkan pemerintah sangat besar. Saya yakin Kementerian Kesehatan tidak memiliki alat pemeriksaan swab antigen sebanyak itu," ujarnya.

Sementara pemeriksaan terhadap pemudik dengan dokumen perjalanan lengkap cukup menggunakan GeNose apabila alat rapid test antigen habis terpakai.

"GeNose sudah bisa kita berlakukan namun prioritasnya adalah antigen karena GeNose kalau kita lihat terakhir ada faktor false yang cukup tinggi," tandasnya.

Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito meminta Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Satgas khusus untuk mengawasi penyeberangan Bakauheni-Merak. Satgas ini akan dipimpin langsung Kapolda yang didampingi Dandrem Lampung.

"Satgas ini akan melakukan pemeriksaan seluruh dokumen dan berhak melarang pelaku perjalanan untuk menyeberang ke Pulau Jawa apabila tidak memenuhi syarat," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Rabu (13/5).

Satgas khusus nantinya harus bertindak tegas dalam membatasi mobilitas masyarakat. Wiku menyebut, kebijakan pembentukan Satgas khusus ini bertujuan menekan laju penularan Covid-19.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap orang yang melakukan mobilitas dalam keadaan sehat dan ditunjukkan surat tanda negatif Covid-19 dan melakukan mobilitas secara resmi dan surat izin perjalanan yang seharusnya dimiliki sejak keberangkatan ke tempat tujuan," tandasnya.