Satgas Covid: 1,9 Juta Tenaga Pendidik dan 1,7 Juta Anak Sudah Vaksinasi
Merdeka.com - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan sebanyak 1,9 juta tenaga pendidik di Indonesia sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dosis lengkap, yakni dosis satu dan dua. Data ini tercatat per 31 Agustus 2021.
"Dan 1,7 juta anak usia 12-17 tahun yang tergolong usia pelajar sudah divaksinasi penuh," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/8).
Wiku memastikan vaksin Covid-19 yang diberikan kepada tenaga pendidik dan anak 12 hingga 17 tahun aman, efektif, dan minim efek samping. Pemberian vaksin pada tenaga pendidik dan anak bertujuan menekan risiko sakit berat jika terinfeksi Covid-19 saat mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
-
Kenapa anak harus divaksinasi? Vaksinasi atau imunisasi adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan anak-anak kita.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Apa dampaknya jika anak tidak divaksinasi? Tidak memberi vaksin pada anak bisa menyebabkan sejumlah dampak kesehatan yang tidak diinginkan.
-
Siapa saja yang berisiko karena anak tidak divaksinasi? Anak yang tidak divaksinasi juga membawa risiko bagi anggota keluarga lainnya.
-
Bagaimana cara pemberian vaksin HPV? Untuk jenis vaksin tetravalen, dosis pertama diberikan pada bulan pertama Dosis kedua pada bulan kedua, dan yang ketiga pada bulan keenam setelah dosis pertama. Sedangkan untuk vaksin bivalen, dosis pertama yang dianjurkan pada bulan pertama.Kemudian yang kedua pada bulan keenam setelah dosis pertama.
Mantan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (UI) ini menyebut sejumlah daerah di Indonesia yang berada pada level 1 hingga 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah menggelar PTM. Daerah tersebut di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Secara umum, penyelenggaraan PTM terbatas sudah berjalan dengan baik dan ditemukan beberapa catatan terkait protokol kesehatan yang nantinya akan terus diperbaiki maupun meliputi random testing, rekapitulasi laporan kasus Covid-19, maupun cakupan vaksinasi di satuan pendidikan," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan PTM berisiko meningkatkan kasus Covid-19 dan kematian pada orang dewasa. Sebab, saat ini kasus Covid-19 pada anak belum mengalami penurunan.
Justru kasus Covid-19 pada anak meningkat sebesar 2 persen dari data Juli lalu yang masih 13 persen.
"Persentase kasus konfirmasi pada anak dibandingkan dewasa naik 2 persen," katanya dalam Rakornas KPAI 'Persiapan PTM dan Program Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun Berbasis Sentra Sekolah', Senin (30/8).
Dante mengatakan, sejumlah negara di dunia sudah menunjukkan sekolah tatap muka bisa menjadi klaster baru Covid-19. Bahkan, sejumlah sekolah di Indonesia yang sudah menggelar PTM mengidentifikasi klaster Covid-19.
Dia mengambil contoh SMA 1 Sumatera Barat yang melaksanakan sekolah tatap muka pada periode 21 hingga 31 Maret 2021. Aktivitas tersebut membuat 61 anak positif Covid-19. Kemudian MAN Insan Cendikia, Padang Pariaman yang menggelar sekolah tatap muka pada 17 April 2021, memicu 63 anak positif Covid-19.
Berikutnya SMP 2 Sawah Lunto, melaksanakan sekolah tatap muka pada 17 April 2021. Akibatnya, 21 anak positif Covid-19.
"Proses pembelajaran itu bisa mempunyai risiko jumlah kasus positif akan bisa meningkat dan menjadi klaster baru," sambungnya.
Meski demikian, klaster baru Covid-19 di sekolah yang menggelar PTM bisa dicegah. Caranya, melakukan skrining secara rutin pada pelajar yang terlibat PTM.
"Kalau klaster ini ditangani dengan baik, maka tidak terlalu berdampak. Karena itu, salah satu faktor penting adalah bukan soal pada saat kita melakukan evaluasi awal ketika kita melakukan pembelajaran pada anak tapi evaluasi secara skrining berkala diperlukan pula untuk mengidentifikasi apabila terjadi klaster-klaster baru di sekolah tersebut," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemkot Tasikmalaya memulai program vaksinasi rotavirus (RV) dan human papillomavirus (HPV) pada Rabu (9/8).
Baca SelengkapnyaKegiatan imunisasi bagi siswa SD ini ditujukan untuk memperpanjang antibodi atau kekebalan, terutama terhadap penyakit difteri, tetanus, campak, dan rubella.
Baca SelengkapnyaData ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan sejak 2018 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaTotal jenis vaksin yang diberikan pada anak saat ini adalah 14.
Baca SelengkapnyaVaksin HPV diberikan untuk melindungi diri dari inveksi HPV yang merupakan penyebab kanker serviks.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini dilakukan secara massal dan serentak sebagai bentuk penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB Polio.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan agar anak-anak harus mendapatkan vaksin polio sebanyak empat kali.
Baca SelengkapnyaPemkot Tarakan melaksanakan Kick Off pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2024.
Baca SelengkapnyaAkibat wabah tersebut, sekolah meliburkan sementara.
Baca SelengkapnyaPemberian imunisasi wajib pada anak perlu dilakukan orangtua untuk mencegah sejumlah risiko penyakit.
Baca SelengkapnyaCakupan imunisasi PCV pada bayi tahun 2023, yakni sebanyak 139.887 atau 84,48 persen.
Baca SelengkapnyaAkibat kondisi itu, pemkot menerapkan kebijakan belajar jarak jauh.
Baca Selengkapnya