Satgas Covid-19 Kota Depok Tiadakan Buka Puasa Bersama di Tempat Umum

Merdeka.com - Kegiatan buka puasa bersama tahun ini di Kota Depok, Jawa Barat dilarang. Hal itu berdasarkan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) dengan Nomor 451/171-Huk tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H/2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Jubir Satgas Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan tidak jauh berbeda dengan Menteri Agama. Kendati demikian memang diakui ada beberapa hal yang dirasa berbeda karena disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.

"Terutama Kota Depok, jadi ada beberapa hal yang jadi pertimbangan dalam ketentuan buka puasa bersama. jadi kalau untuk bukber di Depok pemerintahan, swasta, masjid, musala ditiadakan," kata Dadang, Selasa (13/4).

Namun Dadang menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bertentangan dengan pemerintah pusat. Menurut dia, kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Depok dilakukan dalam rangka mencegah penularan Covid-19 di tempat umum.

"Nah ini tidak lain dalam rangka mencegah penularan di tempat kerumunan karena sudah barang tentu ketika buka puasa bersama jumlah orang yang cukup banyak makan minum dengan membuka masker dan lain-lain," ungkapnya.

Menurutnya, SE Menteri Agama memayungi untuk seluruh Indonesia. Namun setiap daerah jumlah kasus beragam. Operasional rumah makan atau restoran dan kafe tetap diizinkan beroperasi hanya saja kapasitan pengunjung tetap disesuaikan seperti aturan yang sudah ada, yakni kapasitas 50 persen.

"Ada yang rendah, sementara kita, Jabodetabek itu fluktuatif. Maka untuk buka puasa bersama itu ditiadakan," katanya.

Dalam melakukan pengawasan kegiatan buka puasa di tempat umum diakui agak sulit. Tidak menutup kemungkinan kalau ada OTG (Orang Tanpa Gejala) bisa menularkan ke yang lain. "Maka itu diambil kebijakan buka puasa bersama ditiadakan," tegasnya.

Untuk melakukan pengawasan maka pihaknya berkordinasi dengan Satpol PP. Petugas melakukan pengawasan ketat dan keliling di rumah makan, restoran maupun kafe. "Tentu dilakukan pengawasan baik itu oleh Satpol PP, TNI-Polri, jadi secara umum antara surat edaran Menteri Agama dan Depok Sama," ungkapnya.

Sedangkan untuk kegiatan salat tarawih diperbolehkan dengan ketentuan ketat. Mulai dari penerapan protokol kesehatan hingga pembatasan jumlah jemaah. "Boleh di kita dengan kapasitas 50 persen bawa perlengkapan sendiri dan tetap mematuhi protokol kesehatan," pungkasnya.