Satgas Covid-19 Minta Pemerintah Daerah Segera Optimalisasi PPKM

Merdeka.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta kepada pemerintah daerah mengoptimalkan PPKM kabupaten/kota maupun PPKM Mikro sekarang juga. Permintaan ini terkait dengan melonjaknya kasus Covid-19 di enam provinsi Pulau Jawa dalam empat minggu terakhir. Bahkan, enam provinsi di Pulau Jawa telah menyumbang kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia.

"Ingat, Covid-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa sehingga apabila seluruh pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam siaran persnya, Rabu (23/6).

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 20 Juni 2021, enam provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi yakni, DKI Jakarta sebesar 387 persen dengan total kenaikan 20.634 kasus. Kemudian Jawa Barat 115 persen dengan total kenaikan 8.382 kasus dan Jawa Tengah 105 persen dengan total kenaikan 5.896 kasus.

Berikutnya, Jawa Timur 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus. DI Yogyakarta 197 persen dengan total kenaikan 2.583 kasus dan Banten meningkat 189 persen dengan total 967 kasus.

Wiku menyebut, perkembangan Covid-19 di enam provinsi tersebut menjadikan Indonesia mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92 persen sejak empat minggu terakhir.

"Ini adalah kenaikan yang sangat tajam dan tidak dapat ditoleransi," tegas Wiku.

Kenaikan kasus Covid-19 diikuti dengan meningkatnya BOR atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan covid. Bahkan, BOR 5 dari 6 provinsi Pulau Jawa mencapai lebih dari 80 persen per 21 Juni 2021. Hanya Provinsi Jawa Timur dengan BOR di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen.

Wiku mengatakan kenaikan kasus positif Covid-19 yang sangat tajam ini harus menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi kebijakan PPKM Mikro.

"Saat ini, persentase pembentukan posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan," ungkap Wiku.

Mantan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (UI) ini mencatat masih banyak desa/kelurahan yang belum memiliki posko sehingga berpotensi menghambat koordinasi penanganan covid-19 yang baik hingga tingkat RT. Rendahnya pembentukan posko berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro.

Karena itu, Wiku meminta kepada gubernur khususnya pada enam provinsi di Pulau Jawa untuk segera menginstruksikan bupati dan wali kota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM Mikro.

"Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait," pungkas Wiku.