Satgas Covid-19 Sebut Hanya 17 Persen Warga Patuh Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan

Merdeka.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito memaparkan secara rinci data kepatuhan masyarakat terhadap protokol Kesehatan. Berdasarkan paparannya, tingkat kepatuhan masyarakat terlihat menurun saat ini. Bahkan angkanya terbilang cukup rendah.

Wiku menyebutkan, hanya 16,9 persen warga yang patuh jaga jarak dan menghindari kerumunan. Mirisnya lagi, tingkat kepatuhan memakai masker hanya 20,6 persen.

"Berdasarkan sistem monitoring pada 27 Desember, dari 512 kabupaten/kota hanya 20,6 persen yang patuh pakai masker dan 16,9 persen yang patuh menjaga jarak dan menghindari kerumunan," kata Wiku saat menghadiri keterangan pers yang disiarkan di youtube Sekretariat Presiden, Kamis (31/12).

Dia pun menyimpulkan, penurunan kepatuhan masyarakat ini menjadi penyebab utama lonjakan kasus dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Dengan kondisi seperti ini kepatuhan masyarakat yang masih rendah untuk memakai masker dan menjaga jarak jadi kontributor kenaikan asus beberapa waktu terakhir," kata Wiku.

Dia pun berharap, pada tahun 2021 yang tinggal hitungan jam lagi, masyarakat Indonesia bisa betul-betul menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dia juga mengimbau agar masyarakat merayakan tahun baru di rumah masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Jika masyarakat masih abai terhadap protokol Covid-19 dan kasus positif terus melonjak naik, maka ada kemungkinan pemerintah akan memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Sebab kata dia, melonjaknya kasus hingga menyentuh angka 8 ribu perhari disebabkan karena mobilitas yang tidak dikendalikan atau dibatasi.

"Langkah terakhir yang dilakukan apabila kasus positif masih tinggi adalah dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat," kata dia.

Dia pun berharap, dengan dibatasinya mobilitas maka akan menurunkan jumlah kasus positif. Menurut Wiku pembatasan mobilitas memang harus dilakukan jika kasus positif terus naik. Namun, harus diakui, pembatasan mobilitas ini juga akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi karena keduanya sejalan.

"Oleh karena itu, pembatasan mobilisasi ini diharapkan dapat menekan penularan yang terjadi," ujarnya.

"Pembatasan atau pelarangan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah ini merupakan aspek yang harus kita lakukan sejalan dengan naik-turunnya kasus Covid-19," tutup Wiku.