Satgas Ungkap Penyebab Vaksin Covid-19 Tak Bisa Gratis Sepenuhnya

Merdeka.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengungkapkan alasan mengapa pemerintah hanya bisa memberikan subsidi kepada kelompok prioritas saja. Wiku menjelaskan, kelompok prioritas tersebut terdiri dari orang-orang yang paling berisiko tertular Covid-19 seperti para tenaga medis.

Kemudian, kelompok prioritas lainnya merupakan setiap orang yang memiliki peran strategis di masyarakat.

"Mereka yang memiliki peran strategis di masyarakat akan divaksin lebih awal untuk menanggulangi status kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar Wiku saat konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur (22/10).

Meskipun begitu, Wiku mengatakan bahwa pemerintah masih akan berusaha untuk melakukan pemerataan vaksinasi Covid-19 setinggi-tingginya. Sehingga harapannya dapat mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

Kemudian, keputusan terkait daerah yang akan mendapatkan vaksin prioritas saat ini sudah masuk tahapan finalisasi. namun Wiku menegaskan bahwa dia selaku perwakilan pemerintah pusat belum bisa mengumumkannya. Dia mengimbau pemerintah daerah untuk satu suara dengan pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat belum umumkan daftar daerah yang akan menjadi prioritas. Selagi dalam masa menunggu, kami harapkan pemerintah daerah tidak mengeluarkan pengumuman berdasarkan asumsi sepihak," ujarnya.

Wiku menjelaskan, penetapan daerah prioritas tersebut mempertimbangkan aspek urgensi kebutuhan daerah tersebut akan vaksin. Hal ini dinilai dari berbagai variabel. Seperti jumlah penduduk, tingkat kasus aktif, penularan dan sebagainya. Nantinya, hal ini akan tertuang dalam roadmap vaksinasi.

"Hal tersebut akan tertuang dalam roadmap vaksinasi dan informasinya akan disampaikan kepada publik secara terbuka dan transparan," katanya.

Sebelumnya, pada 11 September lalu, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengusulkan adanya skema vaksin Covid-19 secara mandiri. Melalui skema ini, masyarakat kelas atas tidak mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis dari pemerintah, namun harus membelinya. Erick berharap, masyarakat kelas atas bisa membantu menambah pemasukan negara.

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto memperkirakan akan ada 160 juta orang yang akan menjadi target subsidi vaksin gratis dari pemerintah. Rinciannya, untuk tenaga medis, pelayan publik termasuk TNI/Polri sebanyak 3.497.737 orang, tokoh masyarakat/agama, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.010 orang.

Kemudian tenaga pendidik Paud/TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat serta perguruan tinggi sebanyak 4.361.197 orang, aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang.

Selanjutnya, untuk peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86.622.867 orang, dan terakhir untuk masyarakat dengan rentang usia 19-59 tahun sebanyak 115 juta dosis.

"Adapun kelompok prioritas penerima vaksin, yakni pertama, mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 mencakup tenaga medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya yang mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10).