Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Satgas: Data Covid-19 dari 514 Kabupaten/Kota Susah Disinkronkan

Satgas: Data Covid-19 dari 514 Kabupaten/Kota Susah Disinkronkan Wisatawan Puncak wajib tunjukkan hasil negatif rapid test antigen. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Juru bicara Satgas penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengakui bahwa sinkronisasi data-data terkait Covid-19 masih menjadi tantangan hingga hari ini. Meskipun pandemi Covid-19 sudah melanda Indonesia selama satu tahun, namun kata Wiku, menyinkronkan data kasus Covid-19 dari 514 kabupaten/ kota bukan hal yang mudah.

"Sebenarnya bisa cepat selesai masalah (sinkronisasi) ini tapi ternyata 514 data (dari kabupaten/kota) susah untuk menjadi 1 data yang sinkron. Misalnya data Covid-19 saja deh. Hal ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi," kata Wiku saat diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Kata Data, Rabu (3/3).

Wiku mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah dipengaruhi oleh data-data/ laporan kasus Covid-19 yang masuk ke pusat. Cara satu-satunya untuk menyinkronkan data yakni dengan melaksanakan perintah satu komando.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau mau ya 1 komando, harus mau terima perintah 1 komando. Itu tidak mudah. Seluruh gubernur dan walikota gerakannya harus sama supaya kita bisa keluar dari satu masalah ini," sarannya.

"Kadang kita tidak bisa bekerja sinkron, jangan sampai masalah ego sektoral daerah dan hoax jadi musuh utama kita. Padahal musuh utama virusnya," imbuhnya.

Wiku kemudian memperkenalkan pendekatan penanganan Covid-19 5S+1T, yakni strategi, struktur, sistem, skill, speed, dan target. Yang pertama yaitu strategi. Strategi yang harus mengedepankan preventif dan promotif. Harus diakui, kata Wiku, dalam dunia kesehatan tindakan preventif dan promotif memang tidak biasa dilakukan karena lebih mudah melakukan tindakan kuratif.

"Memang yang mudah kuratif. Beli ICU dan tempat tidur (ketika sudah ada yang sakit) itu paling gampang, tapi kalau strateginya kuratif kita akan kedodoran soalnya jumlah faskes terbatas," kata Wiku.

Wiku melanjutkan, yang kedua yaitu struktur. Yang mana menuntut kolaborasi pendekatan pentahelix antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media. Sistemnya berbasis gotong royong.

Yang ketiga yaitu skill atau kepakaran. Berkolaborasi dengan pakar di setiap bidang agar tetap bisa hidup produktif di tengah pandemi Covid-19. bidang kesehatan masyarakat, epidemiologi, medis, teknologi, alkes, ekonomi, hukum, sosial, budaya.

"Skill ini kolaborasi semua sektor. Kita bisa menyinkronkan kegiatan, menentukan mana yang prioritas, lalu koordinasi antara pusat dan daerah. Kalau kita buka acara kegiatan atau ekonomi berpengaruh tidak ke penambahan kasus," paparnya.

Lalu yang kelima yaitu speed atau kecepatan, dan yang terakhir yaitu target. Targetnya yaitu yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat harus sembuh dan yang sakit harus diobati sampai sembuh.

Sebenarnya, kata Wiku, setiap minggu Satgas Covid-19 bersama kepala daerah melaksanakan rapat koordinasi mengenai situasi/ kondisi pandemi Covid-19 di daerahnya. Namun memang masih ditemukan perbedaan data karena speed atau kecepatan dalam menginput data antara pusat dan daerah tidak sama. Padahal kata dia, sinkronisasi data sangat penting sebelum mengambil kebijakan karena data kasus tersebut digunakan untuk membuat sistem zonasi.

"Seperti yang disampaikan Gubernur Jateng tadi, katanya ada kasus (di Jateng) yang jumlahnya banyak, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah itu karena delay datanya, jadi keputusan yang diambil salah," kata dia.

"Sampai sekarang kita belum sukses 100 persen, data yang dimasukan bupati dan sampai ke presiden itu belum (sama), padahal sistem internet kita sudah baik," imbuhnya.

Saat ini, pemerintah sudah berupaya untuk merealisasikan permintaan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital dalam sinkronisasi data melalui Bersatu Lawan Covid-19 (BLC). Sistem ini berupaya menjawab masalah sinkronisasi data antara pusat dan daerah karena berbasis data perubahan perilaku bukan kasus. Wiku mengatakan, walaupun sistem tersebut belum sempurna 100 persen, namun kata dia, BLC terbukti menurunkan jumlah kasus positif karena ketatnya monitoring protokol kesehatan di 34 provinsi.

"Tidak jarang data pusat dan daerah berbeda, ini yang membuat daerah frustasi juga.Satgas akhirnya berupaya membuat peta zonasi risiko dengan perilaku. Memang belum sempurna, tapi sudah kelihatan mulai kelihatan efeknya, kasus menurun," kata dia.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Menkes Budi Ungkap Pj Gubernur Heru Akui Kasus Stunting Jakarta Naik, Ini Penyebabnya
VIDEO: Menkes Budi Ungkap Pj Gubernur Heru Akui Kasus Stunting Jakarta Naik, Ini Penyebabnya

Data itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.

Baca Selengkapnya
Kemenkop-UKM Kantongi Data 13,4 Juta Data Koperasi dan UKM
Kemenkop-UKM Kantongi Data 13,4 Juta Data Koperasi dan UKM

Kemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.

Baca Selengkapnya
Dirjen Dukcapil Bersyukur Data Penduduk Tidak Masuk Dalam PDSN yang Diserang Ransomware
Dirjen Dukcapil Bersyukur Data Penduduk Tidak Masuk Dalam PDSN yang Diserang Ransomware

Kemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.

Baca Selengkapnya
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024

Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Cerita Titik Terendah dalam Hidup
Anies Baswedan Cerita Titik Terendah dalam Hidup

Anies Baswedan Cerita Titik Terendah dalam Hidupnya

Baca Selengkapnya
Jokowi Mulai Buka-bukaan, Ini Sederet Curhatan Sulitnya Pindahkan Ibu Kota
Jokowi Mulai Buka-bukaan, Ini Sederet Curhatan Sulitnya Pindahkan Ibu Kota

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.

Baca Selengkapnya
Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rumah Sakit RI Naik 255 Persen
Pasien Covid-19 yang Dirawat di Rumah Sakit RI Naik 255 Persen

Tjandra mengatakan, data WHO menunjukkan, ada kenaikan 255 persen perawatan Covid-19 di rumah sakit Indonesia.

Baca Selengkapnya