Satgas: Data Covid-19 dari 514 Kabupaten/Kota Susah Disinkronkan
Merdeka.com - Juru bicara Satgas penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengakui bahwa sinkronisasi data-data terkait Covid-19 masih menjadi tantangan hingga hari ini. Meskipun pandemi Covid-19 sudah melanda Indonesia selama satu tahun, namun kata Wiku, menyinkronkan data kasus Covid-19 dari 514 kabupaten/ kota bukan hal yang mudah.
"Sebenarnya bisa cepat selesai masalah (sinkronisasi) ini tapi ternyata 514 data (dari kabupaten/kota) susah untuk menjadi 1 data yang sinkron. Misalnya data Covid-19 saja deh. Hal ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi," kata Wiku saat diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Kata Data, Rabu (3/3).
Wiku mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah dipengaruhi oleh data-data/ laporan kasus Covid-19 yang masuk ke pusat. Cara satu-satunya untuk menyinkronkan data yakni dengan melaksanakan perintah satu komando.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Apa tantangan telekomunikasi di Indonesia menurut Wamenkomdigi? Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan masih ada tantangan berkaitan dengan kualitas jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah.
-
Apa saja tantangan utama dalam penanganan HIV di Indonesia? Lebih lanjut, Ina menekankan bahwa 'Pemberian paket pencegahan, termasuk kondom dan PrEP, belum optimal, dan tidak semua kabupaten/kota memiliki komunitas yang dapat menjangkau kelompok populasi kunci.'
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
"Kalau mau ya 1 komando, harus mau terima perintah 1 komando. Itu tidak mudah. Seluruh gubernur dan walikota gerakannya harus sama supaya kita bisa keluar dari satu masalah ini," sarannya.
"Kadang kita tidak bisa bekerja sinkron, jangan sampai masalah ego sektoral daerah dan hoax jadi musuh utama kita. Padahal musuh utama virusnya," imbuhnya.
Wiku kemudian memperkenalkan pendekatan penanganan Covid-19 5S+1T, yakni strategi, struktur, sistem, skill, speed, dan target. Yang pertama yaitu strategi. Strategi yang harus mengedepankan preventif dan promotif. Harus diakui, kata Wiku, dalam dunia kesehatan tindakan preventif dan promotif memang tidak biasa dilakukan karena lebih mudah melakukan tindakan kuratif.
"Memang yang mudah kuratif. Beli ICU dan tempat tidur (ketika sudah ada yang sakit) itu paling gampang, tapi kalau strateginya kuratif kita akan kedodoran soalnya jumlah faskes terbatas," kata Wiku.
Wiku melanjutkan, yang kedua yaitu struktur. Yang mana menuntut kolaborasi pendekatan pentahelix antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media. Sistemnya berbasis gotong royong.
Yang ketiga yaitu skill atau kepakaran. Berkolaborasi dengan pakar di setiap bidang agar tetap bisa hidup produktif di tengah pandemi Covid-19. bidang kesehatan masyarakat, epidemiologi, medis, teknologi, alkes, ekonomi, hukum, sosial, budaya.
"Skill ini kolaborasi semua sektor. Kita bisa menyinkronkan kegiatan, menentukan mana yang prioritas, lalu koordinasi antara pusat dan daerah. Kalau kita buka acara kegiatan atau ekonomi berpengaruh tidak ke penambahan kasus," paparnya.
Lalu yang kelima yaitu speed atau kecepatan, dan yang terakhir yaitu target. Targetnya yaitu yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat harus sembuh dan yang sakit harus diobati sampai sembuh.
Sebenarnya, kata Wiku, setiap minggu Satgas Covid-19 bersama kepala daerah melaksanakan rapat koordinasi mengenai situasi/ kondisi pandemi Covid-19 di daerahnya. Namun memang masih ditemukan perbedaan data karena speed atau kecepatan dalam menginput data antara pusat dan daerah tidak sama. Padahal kata dia, sinkronisasi data sangat penting sebelum mengambil kebijakan karena data kasus tersebut digunakan untuk membuat sistem zonasi.
"Seperti yang disampaikan Gubernur Jateng tadi, katanya ada kasus (di Jateng) yang jumlahnya banyak, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah itu karena delay datanya, jadi keputusan yang diambil salah," kata dia.
"Sampai sekarang kita belum sukses 100 persen, data yang dimasukan bupati dan sampai ke presiden itu belum (sama), padahal sistem internet kita sudah baik," imbuhnya.
Saat ini, pemerintah sudah berupaya untuk merealisasikan permintaan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital dalam sinkronisasi data melalui Bersatu Lawan Covid-19 (BLC). Sistem ini berupaya menjawab masalah sinkronisasi data antara pusat dan daerah karena berbasis data perubahan perilaku bukan kasus. Wiku mengatakan, walaupun sistem tersebut belum sempurna 100 persen, namun kata dia, BLC terbukti menurunkan jumlah kasus positif karena ketatnya monitoring protokol kesehatan di 34 provinsi.
"Tidak jarang data pusat dan daerah berbeda, ini yang membuat daerah frustasi juga.Satgas akhirnya berupaya membuat peta zonasi risiko dengan perilaku. Memang belum sempurna, tapi sudah kelihatan mulai kelihatan efeknya, kasus menurun," kata dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca SelengkapnyaPengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Cerita Titik Terendah dalam Hidupnya
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Baca SelengkapnyaTjandra mengatakan, data WHO menunjukkan, ada kenaikan 255 persen perawatan Covid-19 di rumah sakit Indonesia.
Baca Selengkapnya