Satgas Jelaskan Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19: Daerah Kesulitan Input Data
Merdeka.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, mengakui ada perbedaan data pemerintah pusat dan daerah terkait kasus Covid-19. Hal ini disebabkan sistem pencatatan data Covid-19 belum optimal.
"Jadi ada beberapa daerah yang kesulitan memasukkan datanya sehingga terakumulasi," katanya dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Jumat (4/12).
Wiku mengambil contoh Provinsi Papua. Dia menyebut, sistem pencatatan data Covid-19 di Papua belum maksimal sehingga kasus tidak bisa dilaporkan sekaligus ke Kementerian Kesehatan.
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan kasus Covid-19 meningkat? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Siapa yang mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Kapan virus muncul? Virus-virus ini dapat menyebabkan penyakit ringan hingga mematikan.
-
Di mana kasus Covid-19 pertama ditemukan? Menurut pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo, kasus Covid-19 pertama di Indonesia terjadi pada dua warga Depok, Jawa Barat, yang merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun.
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
Bahkan, data Covid-19 yang seharusnya dilaporkan pada 19 November baru masuk ke Kementerian Kesehatan pada 3 Desember 2020.
"Sejak tanggal 19 November sampai dengan kemarin baru memasukkan data 1.700-an. Sehingga terjadi lonjakan," jelasnya.
Menurut Wiku, salah satu penyebab belum optimalnya sistem pencatatan data Covid-19 karena Indonesia negara besar. Jumlah provinsi di Indonesia mencapai 34.
Kendati demikian, dia memastikan pemerintah pusat dan daerah akan terus melakukan sinkronisasi data Covid-19.
"Jadi Indonesia ini negara yang besar dan mengintegrasikan seluruh data jadi satu, realtime perlu waktu. Tetapi dari situ tetap saja angkanya tinggi," ujarnya.
Sebagai informasi, pada Kamis (4/12), kasus Covid-19 nasional mencatat rekor tertinggi selama pandemi Covid-19. Dalam sehari, penambahan kasus positif capai 8.369 orang.
Dari data tersebut, ada empat provinsi memiliki penambahan kasus Covid-19 tertinggi. Pertama, Papua sebanyak 1.755 kasus. Kedua, Jawa Barat 1.648 kasus. Ketiga, DKI Jakarta bertambah 1.153 kasus. Keempat Jawa Tengah 767 kasus.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkes RI sudah mengirimkan vaksin Inavac ke Dinkes Sumsel.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaDinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengungkapkan tiga penyebab kenaikan kasus Covid-19.
Baca SelengkapnyaTjandra mengatakan, data WHO menunjukkan, ada kenaikan 255 persen perawatan Covid-19 di rumah sakit Indonesia.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaData itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaTjandra Yoga Aditama mengatakan, tren peningkatan laju kasus Covid-19 di Indonesia dan sejumlah negara lain masih perlu diwaspadai.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kasus Covid-19 terlihat di Depok, Jawa Barat, dan sejumlah wilayah lainnya.
Baca SelengkapnyaTren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaMerdeka.com menangkap berbagai momen dramatis pandemi Covid-19 sepanjang tiga tahun melanda Indonesia. Berikut foto-fotonya:
Baca SelengkapnyaRatusan ribu anak tercatat menderita ISPA hingga Juli 2023.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya