Satgas Minta Jabar Perketat Penjagaan, Antisipasi Pekerja Migran Lolos Karantina
Merdeka.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memperketat pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri. Data sementara Satgas, lebih dari 49.000 PMI akan kembali ke Indonesia hingga Mei 2021.
PMI yang kembali ke Tanah Air, kata Doni, bukan mudik. Melainkan karena masa kontrak kerja mereka dengan perusahaan luar negeri telah habis.
"Dalam periode bulan April dan Mei akan datang, ini akan ada pemulangan puluhan ribu orang. Dan Jawa Barat menduduki peringkat kedua setelah Jawa Timur untuk kepulangan PMI kita," kata Doni Jumat (30/4).
-
Apa yang terjadi pada barang Pekerja Migran Indonesia akhir 2023? Benny menjelaskan, pada masa kritis penumpukan barang Pekerja Migran Indonesia pada Desember 2023 lalu menyebabkan adanya keterlambatan, ataupun pembatasan barang mereka, diakibatkan terbitnya Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
-
Mengapa WNI dipulangkan? Kami kan memastikan dulu yang bersangkutan siap atau tidak pasca situasi yang cukup mengkhawatirkan di Gaza , dari sisi fisik, psikisnya kami perlu cek dulu sehat atau tidak sanggup untuk menjalankan,' tegas Akhmad.
-
Mengapa BP2MI memperjuangkan Pekerja Migran Indonesia? Selama 4 tahun kepemimpinannya, Benny mengaku telah berjuang mengangkat derajat para Pekerja Migran Indonesia, serta memperlakukan mereka selayaknya pahlawan.
-
Dari mana WNI dipulangkan? Empat di antaranya telah dipulangkan ke Indonesia.
-
Kenapa karyawan resign? 'Ini bisa menjadi alasan resign yang baik dan masuk akal terutama jika kamu merasa pergi kerja merupakan sebuah beban berat di pagi hari,' jelasnya.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
Doni mengingatkan, Pemprov Jawa Barat harus ikut memantau PMI yang masuk. Jika PMI belum menjalani karantina, Pemprov Jawa Barat harus segera mengambil tindakan cepat.
"Mohon ini diperhatikan, ikuti perkembangannya, karena kita lihat beberapa hari terakhir ada saja PMI yang lolos dari penjagaan karena ada aparat yang tidak bekerja sesuai ketentuan," ujarnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini mengatakan PMI yang kembali ke kampung halaman tanpa menjalani karantina membahayakan masyarakat. Sebab, tidak tertutup kemungkinan mereka membawa virus Covid-19 dari luar negeri.
Temuan Satgas sejak 28 Desember 2020 sampai 25 April 2021, dari total 152.582 spesimen pelaku perjalanan internasional yang diperiksa, 2.865 positif Covid-19. 2.005 Di antaranya positif berdasarkan hasil swab pertama, sementara 860 lainnya positif setelah melakukan tes swab kedua.
"Ini berbahaya kalau mereka tidak dikarantina, langsung pulang ke kampung maka dampaknya bisa jadi keluarga akan jadi korban," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus PMI Non Prosedural ini kerap terjadi karena iming-iming keberangkatan yang mudah, tidak membutuhkan pelatihan dan kompetensi bidang.
Baca SelengkapnyaTindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menawarkan pekerjaan dan modus-modus lain semakin marak terjadi.
Baca SelengkapnyaKepala BP2MI, Benny Rhamdani kembali lepas Pekerja Migran Indonesia yang akan terbang berangkat ke Korea, Jerman, dan Taiwan.
Baca SelengkapnyaPuluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Pencari Kerja menuntut perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.
Baca SelengkapnyaDiakui Karding, PMI yang bekerja secara non prosedural ke Arab Saudi sangat banyak.
Baca SelengkapnyaBenny mengatakan, pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke Korea Selatan ini merupakan orang-orang pilihan dan memiliki kompeten.
Baca SelengkapnyaPenataan ini bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola penempatan dan pelindungan PMI yang lebih lebih baik.
Baca SelengkapnyaSementara itu, terkadang keluarga PMI yang menerima uang tersebut berfoya-foya.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang ke Jakarta usai Lebaran 2024 diperkirakan turun drastis.
Baca SelengkapnyaImpor barang pekerja migran diberikan pembebasan bea masuk.
Baca Selengkapnya