Satgas Minta Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah Taat Protokol Kesehatan

Merdeka.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat perhelatan Pilkada serentak 2020. Selain itu, dia juga meminta masyarakat selektif memilih kepala daerah.

"Masyarakat pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari Covid-19. Saya benar-benar berharap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi," katanya dalam konferensi pers, Kamis (3/12).

Wiku mengingatkan, masyarakat harus mempelajari terlebih dahulu latar belakang, kompetensi, serta komitmen calon pemimpinnya sebelum menentukan pilihan pada 9 Desember mendatang.

"Poin yang tak kalah pentingnya, pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan saat melakukan kampanye. Karena hal ini dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin ke depannya," sambungnya.

Wiku mengatakan, Pilkada serentak 2020 akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah dari Covid-19 di tengah pandemi. Karena itu, masyarakat harus bisa menentukan kepala daerah yang bisa memulihkan kondisi dari Covid-19.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (UI) ini juga mengingatkan penyelenggaraan Pilkada tahun ini jangan sampai memicu klaster baru Covid-19. Dia meminta para penyelenggara mencontohkan negara lain yang menyelenggarakan pemilu namun tidak memicu pada peningkatan kasus Covid-19.

"Menurut data dari Our World in Data dan Penelitian oleh The Council on Foreign Relations (CFR) pada bulan September 2020 beberapa negara tidak menunjukkan dampak yang signifikan dari pelaksanaan pemilu terhadap kenaikan kasus positif COVID-19. Negara-negara tersebut adalah negara Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Makedonia Utara, Korea Selatan dan Trinidad serta Tobago de Karibia," jelasnya.

Namun, kata Wiku, di beberapa negara seperti Belarus, Polandia, Serbia dan Singapura terjadi tren peningkatan kasus setelah pemilu. Di Belarus misalnya, peningkatan kasus terjadi akibat demonstrasi. Sementara di Singapura dan Polandia, kasus Covid-19 meningkat karena adanya pelanggaran aktivitas sosial ekonomi.