Satgas Minta Pemda Tegas Soal Sanksi ke Masyarakat yang Tolak Tes Covid-19

Merdeka.com - Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menegaskan testing penelusuran Covid-19 harus terus dilakukan untuk memantau penyebarannya. Pada warga yang menolak, diharapkan Pemda telah menyiapkan sanksi tegas.

"Kami meminta pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau atau menolak bebas untuk benar-benar menjalankannya secara ketat tanpa pandang bulu," kata Wiku saat konferensi pers dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan, fluktuasi jumlah testing yang dilakukan dipengaruhi oleh berbagai hal. Seperti kondisi libur, jumlah dan kapasitas laboratorium, SDM tenaga kesehatan, ketersediaan reagen dan juga kondisi geografis Indonesia.

Wiku berharap kondisi itu menjadi evaluasi bersama khususnya bagi pemerintah daerah. Tren jumlah testing juga sempat menurun di hari-hari tertentu khususnya saat hari libur.

"Ini tentu sangat kami sayangkan terlebih pandemi Covid-19 tidak mengenal hari libur. Saya meminta Pemda setempat untuk memperbaiki mekanisme operasional laboratorium dengan menambahkan shif laboran dengan pemberian insentif yang sepadan," ungkap Wiku.

Sebelumnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menegaskan khusus di Jakarta, warga yang menolak dites Covid-19 bisa didenda Rp5 juta. Bahkan bagi pihak yang menolak dengan tindakan kekerasan akan kena denda sampai Rp7 juta.

"Ya terkait dengan swab memang ada ketentuan di Perda tidak boleh menolak ya, termasuk divaksin juga tak boleh (menolak) itu ada aturan dendanya maksimal sampai Rp5 juta. Bahkan kalau ada tindakan kekerasan bisa sampai Rp7 juta," ujar Riza di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/11).