Satgas Pangan Temukan Harga MinyaKita di Makassar Tidak Sesuai HET

Merdeka.com - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Terong Makassar, Senin (17/4). Saat Sidak tersebut, Satgas Pangan Polri menemukan adanya harga minyak goreng MinyaKita tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu.

Kepala Sub Satgas Ketersediaan Pangan Mabes Polri, Komisaris Besar Hermawan mengatakan, sidak dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi dan pengecekan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang lebaran Idulfitri 1444 H.

"Ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan Kapolri agar ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga stabil di tengah-tengah masyarakat, termasuk di Sulsel. Makanya kami hadir dan cek langsung kondisi di sini," katanya, Senin (17/4).

Dia menjelaskan, setelah sidak ini, pihaknya memastikan semua ketersediaan pangan cukup bagus dan harga-harga juga relatif normal. Hermawan mencontohkan harga daging sapi, ayam, cabai, bawang putih dalam kondisi stabil.

"Dari segi kualitas keamanan juga langsung kita tes. Ada dari instansi terkait ikut turun, jadi aman semua," tuturnya.

Namun, Hermawan tidak menampik jika masih ada permainan harga di pasaran terkait minyak goreng premium. Seperti minyak asal Bulog, yakni MinyaKita yang mengalami kelangkaan dan harga tinggi tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter, tetapi dijual Rp18 ribu.

"Nah, untuk minyak goreng tadi kami temukan adanya kenaikan, tapi tidak semua pedagang menjual mahal. Ada juga beberapa yang menjual sesuai HET dari pemerintah," jelasnya.

Terkait dari temuan itu, Hermawan mengatakan, akan melakukan pemanggilan dan berjanji akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

"Tentunya akan kami lakukan penyelidikan dari mana mendapatkan barang itu. Pastinya akan kami lakukan pemanggilan untuk diperiksa sesuai aturan. Jadi ada tindakan administrasi namanya. Berupa pencabutan izin kalau benar melanggar. Pencabutan izin itu, baik izin edar maupun izin perdagangannya. Jadi ini akan kami proses mulai dari surat peringatan pertama. Kalau surat izin edarnya sudah dicabut dan masih ketahuan menjual, maka bisa dikenai hukum pidana," tutupnya.