Satgas Saber Pungli datangi BWS terkait kasus pemblokiran dana nasabah

Merdeka.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menemukan dugaan pungli, berupa pemblokiran rekening nasabah oleh Bank Jabar Banten dan Bank Woori Saudara. Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoeko mengatakan, meski jumlah dugaan pungli kecil namun nilainya bisa menjadi sangat besar jika dikalkulasikan. Terkait hal ini, tim Satgas Saber Pungli mendatangi Bank Woori Saudara (BWS) Cabang Garut.

"Pungli yang jumlahnya kecil namun kalau dikalikan dengan volume yang terkena pungli maka nilainya bisa menjadi sangat besar. Apalagi saat ini polanya bukan hanya berupa terima uang yang jumlahnya kecil, tapi langsung ke aturan atau kebijakan yang berimplikasi pada pungutan ke masyarakat," kata Widiyanto Poesoeko dalam pesan tertulis, Kamis (24/10).

Terkait tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli, Bidang Operasional Satgas Saber Pungli Kolonel Kun Wardana mengatakan, ada tujuh kewenangan yang dimiliki Saber Pungli mulai dari pencegahan sampai penindakan. Dijelaskan bahwa Satgas Saber Pungli mendapat kepercayaan dari masyarakat berupa pengaduan atau laporan.

"Pungli di sektor pelayanan publik sampai perceraian yang terkait dengan pembagian harta gono gini yang direkayasa oleh pengadilan agama, juga ditindaklanjuti oleh Satgas Saber Pungli," katanya.

Untuk kasus di Jawa Barat, Widiyanto mengatakan bahwa Satgas Saber Pungli telah menerima laporan mengenai adanya pemblokiran uang nasabah oleh perbankan yang dikenakan kepada debitur yang berasal dari kalangan ASN terutama dari kalangan guru. Setelah diadakan mediasi oleh tim Satgas Saber Pungli, terlihat adanya perbedaan kebijakan dari perbankan dalam merespons rekomendasi dari Tim Satgas Saber Pungli.

"Bank Woori termasuk yang paling cepat dan akomodatif menindaklanjuti rekomendasi hasil mediasi tim Satgas Saber Pungli. Tim Satgas Saber Pungli mengapresiasi respon cepat Bank Woori dengan membuka blokir dana debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian," kata Widiyanto.

Kun Wardana mengatakan dalam kurun sebulan, tim Saber Pungli mendapat laporan dari masyarakat berupa keluhan dan keberatan adanya pemblokiran dana dari debitur yang terdiri dari para ASN. Dikatakan, pada saat mediasi, masukan apapun yang menjadi kesepakatan dapat dilaksanakan. "Jangan sampai kebijakan internal yang dilakukan oleh pihak perbankan dilakukan secara berpihak, dan praktiknya berbeda dengan kesepakatan awal dengan pihak debitur," katanya.

Namun, lanjut Kun, dalam penanganan kasus tim Saber Pungli tetap melakukan tabayun agar proporsional dalam penyelesaiannya. "Silakan BWS mengajukan surat permohonan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dipersyaratkan. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka kepentingan nasabah wajib diutamakan. Tidak boleh ada ketentuan internal yang bertentangan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku," lanjut Kun.

Sementara itu, pimpinan Bank Woorsi Bersaudara Cabang Garut Dini Mulyani mengatakan, secara detail adanya ketentuan yang mengatur antara debitur dengan pihak perbankan. Diakui Bank Woori memang pernah melakukan pemblokiran dana nasabah, namun hal tersebut sesuai dengan perjanjian kredit.

"Pemblokiran tersebut dilakukan karena Bank Woori Saudara bukan bank pembayaran gaji. Pemblokiran dan penahanan dana nasabah akibat BWS tidak dapat bersinergi dengan bank pembayar gaji," kata Dini.

Dalam hal ini, lanjutnya, kreditur tidak dapat melakukan standing instruction untuk pemindahbukuan rekening ke BWS oleh Bank Jawa Barat. Padahal sudah dilakukan upaya koordinasi dengan BJB termasuk kepada masing-masing kepala dinas.

Menurutnya, BJB melakukan kebijakan retensi saldo cadangan dengan tujuan mitigasi resiko, agar kondite debitur tetap baik. Apabila BWS bisa menjadi bank pembayaran gaji atau bank penerima gaji tentunya blokiran tersebut tidak perlu dilakukan.

"Apabila ada debitur ingin melakukan pembukaan blokir perlu melampirkan surat keterangan dan sepengetahuan dari pejabat kepala dinas dan bendahara satuan kerja. Hal itu dilakukan agar kebijakan pembukaan blokir tidak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut," kata Dini.