Follow
Satpol PP tutup paksa 9 tempat karaoke di Cikarang
Merdeka.com - Aparat Satpol PP Kabupaten Bekasi menyegel tujuh tempat karaoke di wilayah setempat karena masih beroperasi, Selasa (9/10). Pasalnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah perihal larangan tempat hiburan di wilayah tersebut sejak 2016 lalu.
Kasat Pol PP Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan tujuh tempat hiburan yang disegel berada di kawasan Ruko Thamrin Lippo Cikarang. Tempat hiburan berupa karaoke yang ditutup paksa antara lain Mulia, V2, Jenesis Hotel, Soyanggang, Holiwood, Buterfly, dan Monariza.
"Sebetulnya ada 19, tapi baru tujuh yang kami segel, sisanya menyusul," kata Hudaya kepada wartawan di lokasi, Selasa (9/10).
-
Apa saja yang dibatasi? Berdasarkan beberapa sumber, batas usia untuk mobil pribadi di Jakarta diperkirakan akan diterapkan hingga 10 tahun.
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
-
Bagaimana Polresta Pekanbaru kawal surat suara? Personel Polresta Pekanbaru mengawal ketat pendistribusian logistik berupa surat suara Pemilu 2024. Logistik itu dipastikan aman hingga sampai ke gudang logistik KPU Pekanbaru, Jalan Kaharuddin Nasution.
-
Gimana caranya bikin ruangan kedap suara? Buat bikin ruangan kedap suara di rumah, ada beberapa langkah dan bahan yang bisa dipake buat mengurangi atau bahkan ngilangin suara dari luar.
-
Apa yang dilakukan selama penutupan? Selama penutupan kami memastikan tidak ada pendaki yang melintas terutama yang merayakan malam pergantian tahun di puncak Gunung Gede, karena patroli digencarkan agar tidak ada oknum pendaki nakal yang naik melalui jalur ilegal,' katanya.
-
Dimana tempat yang ideal buat ruangan kedap suara? Ruangan kedap suara penting banget buat mereka yang butuh tempat hening buat kerja, belajar, berkarya di studio musik, atau cuma buat santai tanpa gangguan.
Ia menampik bahwa penyegelan tujuh dari 19 tempat karaoke di sana dilatarbelakangi tebang pilih. Ia menuturkan, bahwa penyegelan tujuh tempat karaoke hari ini berdasarkan urutan letak tempat hiburan malam tersebut.
"Semua tempat karaoke yang ada akan kami segel sesuai dengan mekanisme yang berlaku, karena di dalam Perda tak ada pengecualian," ujar Hudaya.
Setelah penyegelan ini, kata dia, pengusaha diminta patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Perda Nomor 3 tahun 2016 dalam pasal 47 ayat 1 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, bahwa tempat karaoke, diskotik, live musik, bar, kelab malam hingga panti pijat dilarang beroperasi.
"Kami berharap pengusaha bisa patuh terhadap perda itu," ujar Hudaya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rhama mengaku akan memberikan sanksi tegas terhadap pengelolanya.
Baca Selengkapnya
Hal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kota Tangsel telah mengatur operasional tempat usaha pariwisata dan penyedia jasa makanan yang diberlakukan selama periode Ramadan.
Baca Selengkapnya
Aturan kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Puluhan bangunan kafe juga ternyata tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Baca Selengkapnya
Tingginya pungutan pajak industri hiburan tersebut justru mengancam kelangsungan pariwisata Indonesia.
Baca Selengkapnya
Inul terang-terangan, mengaku akan memecat 5.000 karyawannya di Inul Vizta ketika pajak hiburan dinaikkan.
Baca Selengkapnya
Dalam surat edaran itu dijelaskan usaha pariwisata yang wajib tutup pada satu hari sebelum Ramadhan hingga hari ketiga Idul Fitri.
Baca Selengkapnya
Penetapan tarif pajak sebesar 40 persen untuk jasa hiburan itu terdapat pada pasal 52 ayat 2 Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan seruan bersama untuk mengatur tata laksana ibadah selama bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah.
Baca Selengkapnya
Arifin menegaskan, pencabutan izin oleh DPMPTSP membuat tempat usaha tersebut ditutup secara permanen.
Baca Selengkapnya
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, besaran pungutan bagi pajak hiburan berada di wewenang pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya