Saut sebut harusnya jika DPR mau sosialisasi UU KPK dari awal

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menilai penundaan pembahasan revisi Undang-undang KPK terlambat. Seperti diketahui, alasan penundaan revisi dilakukan untuk melakukan sosialisasi.

Saut mengatakan jika memang DPR ingin melakukan revisi Undang-undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 seharusnya bisa disosialisasikan sejak awal. Dia menambahkan, DPR ataupun pemerintah seharusnya menangkap sinyal-sinyal banyaknya penolakan terhadap revisi tersebut.

"Kendali itu akan mudah dilakukan bila sejak awal wakil kita-kita di DPR mau kampanye bagaimana membuat undang-undang yang baik konten dan prosesnya," ujar Saut kepada merdeka.com, Jumat (26/2).

Dia juga berkomentar asalkan pihak DPR tidak liar dalam melakukan revisi, bisa saja empat poin yang akan direvisi memperkuat KPK. Hal ini lantaran pengajuan poin revisi oleh pimpinan KPK sebelumnya memang untuk menguatkan KPK, namun sekarang berbalik dan dirasa hanya akan memperlemah KPK.

"Selama ini memang lemah, tidak heran yang menolak lebih kencang karena empat pasal yang berpotensi meredam kinerja KPK juga memiliki potensi memperkuat kinerja, asal tidak liar," pungkasnya.

Seperti diketahui, ada empat poin yang awalnya sudah disetujui akan direvisi pada saat kesepakatan, pertama KPK boleh mengangkat penyidik dan penyelidik sendiri. Kedua, Jika penyadapan tidak perlu izin pengadilan. Ketiga, ada dewan pengawas etika, dan keempat, KPK akan diberikan kewenangan baru untuk menerbitkan SP3.

Namun saat ini justru sebaliknya yaitu KPK tidak berwenang mengangkat penyidik dan penyelidik independen, penyadapan harus berdasarkan izin dewan pengawas, adanya dewan pengawas, dan KPK dapat menerbitkan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) SP3.