Follow
Saut Situmorang: Saya bergerak dari nol, percuma bahas kasus lalu
Merdeka.com - Staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Saut Situmorang akhirnya terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019.
Saat uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR, Saut menyampaikan tidak ingin membuka kembali kasus lama, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus Bank Century.
Terpilihnya Saut beserta 4 Capim KPK lain menjadi wacana hangat yang ramai diperbincangkan saat ini. Pasalnya, 5 orang terpilih dari 10 orang yang mengikuti uji kepatutan Capim KPK ternyata sejalan dengan harapan DPR untuk merevisi undang-undang KPK.
-
Siapa yang punya wewenang untuk melanjut atau menganulir Capim KPK? 'Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke Presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden,' kata Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
"Saya bergerak dari nol, percuma bahas kasus-kasus lalu. Makanya saya lebih cenderung di pencegahan, hati-hati kita bikin pencegahan itu. Lagian kalau bahas kembali kasus lama uangnya nggak balik-balik," kata Saut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12).
Sebaiknya, menurut dia, KPK mengabaikan penanganan kasus masa lalu. Ini dilakukan agar KPK lebih fokus mempersiapkan cara mengatasi munculnya tindak korupsi.
"Keadilannya enggak datang-datang, kita membuang energi. Kita hanya omong-omong, kelihatan gagah, BLBI-BLBI dijadikan alat bargaining, itu enggak bisa. Itu bukan alat bargaining," tegas Saut.
Mengenai uang negara yang dimanfaatkan sejumlah pejabat dalam kasus korupsi, Saut menyatakan, KPK akan menggunakan cara khusus yaitu mengimbau kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk segera mengembalikan uang yang bukan haknya.
"Mengimbau supaya mereka mengembalikan uang itu," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Galumbang menilai uang tersebut bukan untuk dirinya namun untuk kepentingan BAKTI.
Baca Selengkapnya
Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Budiman mengaku tidak akan membebani partai untuk urusan pribadi.
Baca Selengkapnya