Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

SBY disadap, pemerintah harus panggil Dubes Australia & Inggris

SBY disadap, pemerintah harus panggil Dubes Australia & Inggris KTT G20. © Presstv.com

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari meminta agar pemerintah segera memanggil Duta Besar (Dubes) Australia dan Inggris. Hal itu dilakukan guna meminta klarifikasi soal kabar yang menyebut bahwa rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah disadap oleh kedua negara itu saat menghadiri KTT G20 di London, beberapa waktu lalu.

Hajriyanto mengatakan, sebetulnya aksi saling sadap dalam dunia internasional sudah biasa. Namun, lanjut dia, saling sadap antarnegara sahabat sangat tidak etis.

"Sebetulnya sadap menyadap dalam politik internasional terutama dunia intelijen biasa terjadi. Sangat sering terjadi dalam hubungan internasional, meskipun itu adalah perbuatan tidak etis apalagi dilakukan negara bersahabat," jelas Hajriyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/7).

Karena tidak etis dan memberikan kesan negatif bagi Indonesia, kata dia, sangat penting pemerintah memanggil dubes Australia dan Inggris untuk dimintai klarifikasi.

"Enggak cuma itu, Indonesia harus menyampaikan nota keberatan terhadap penyadapan tersebut. Nota keberatan mutlak dilakukan," tegas politisi asal Golkar ini.

Pemanggilan kedua duta besar itu menurut dia wajib dilakukan. Sebab, penyadapan tersebut sudah mencederai hubungan bilateral antara Inggris, Australia dan Indonesia.

"Menlu mutlak harus panggil dua dubes itu. Akan mencederai hubungan Indonesia-Australia dan Indonesia-Inggris," pungkasnya.

Rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan telah disadap saat menghadiri KTT G20 di London, Inggris, pada April lalu. Hal itu seperti diberitakan Jumat (26/7) oleh dua media Australia bernama Fairfax Media yang membawahi The Age dan The Sydney Morning Herald.

Dalam berita itu, disebutkan, yang melakukan penyadapan adalah Badan Intelijen dari Amerika Serikat dan Inggris. Namun, pemerintah Australia ikut menerima keuntungan dari hasil sadapan itu.

"Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menyebut mendapat keuntungan dari penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri KTT G20 di London," ujar salah satu sumber intelijen negeri kanguru tersebut. (mdk/ren)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Menko Yusril Beberkan Sederet Syarat untuk Pemulangan Narapidana Bali Nine ke Australia
FOTO: Menko Yusril Beberkan Sederet Syarat untuk Pemulangan Narapidana Bali Nine ke Australia

Sederet persyaratan itu diungkapkan setelah Yusril bertemu Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas pemulangan narapidana kasus narkoba 'Bali Nine'.

Baca Selengkapnya
Menteri Yusril: 5 Narapidana Bali Nine Bakal Dicekal Masuk Indonesia Seumur Hidup
Menteri Yusril: 5 Narapidana Bali Nine Bakal Dicekal Masuk Indonesia Seumur Hidup

Pencekalan tersebut juga berlaku bagi anggota Bali Nine yang menikahi WNI di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Menko Yusril Beberkan Teknis Pemindahan Bali Nine ke Australia
Menko Yusril Beberkan Teknis Pemindahan Bali Nine ke Australia

Namun begitu, Indonesia saat ini belum mengajukan permintaan pemindahan narapidana WNI kepada Australia.

Baca Selengkapnya
Menko Kumham Yusril Bicara Proses Pemindahan Lima Narapidana 'Bali Nine' ke Australia
Menko Kumham Yusril Bicara Proses Pemindahan Lima Narapidana 'Bali Nine' ke Australia

Yusril menuturkan bahwa hal tersebut terlebih dahulu akan dikomunikasikan dengan pemerintah Australia karena memerlukan persetujuan mereka.

Baca Selengkapnya
FOTO: Geruduk Kedubes AS, Amnesty International Indonesia dan Aktivis HAM Kecam Serangan Israel ke Palestina
FOTO: Geruduk Kedubes AS, Amnesty International Indonesia dan Aktivis HAM Kecam Serangan Israel ke Palestina

Mereka mendesak Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya untuk memastikan Israel menghentikan serangan besar-besaran di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya
Menhan Prabowo Temui Perdana Menteri dan Menhan Australia di Canberra
Menhan Prabowo Temui Perdana Menteri dan Menhan Australia di Canberra

“Hubungan persahabatan di antara kita sangat saya hargai," kata Prabowo.

Baca Selengkapnya
Pilot Susi Air Disandera KKB Hampir Setahun, Beberapa Langkah Ini Sudah Dilakukan Pemerintah Indonesia
Pilot Susi Air Disandera KKB Hampir Setahun, Beberapa Langkah Ini Sudah Dilakukan Pemerintah Indonesia

Dalam hal ini, pemerintah daerah (pemda) dianggap menjadi ujung tombak untuk melakukan negosiasi dengan KKB.

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Prabowo Subianto Temui PM Australia Anthony Albanese untuk Memperkuat Hubungan Kemitraan
FOTO: Momen Prabowo Subianto Temui PM Australia Anthony Albanese untuk Memperkuat Hubungan Kemitraan

Menteri Pertahanan Indonesia yang juga Presiden terpilih pada Pemilu 2024, Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Canberra.

Baca Selengkapnya
Bahas Strategi Pembebasan Pilot Susi Air, Dubes Selandia Baru Temui Kapolda Papua dan Satgas Damai Cartenz
Bahas Strategi Pembebasan Pilot Susi Air, Dubes Selandia Baru Temui Kapolda Papua dan Satgas Damai Cartenz

Pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru bernama Philip Mark Merhtens diketahui sudah setahun disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Australia Sebelum Natal
Prabowo Minta 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Australia Sebelum Natal

Yusril menerangkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Pemerintah Australia terkait terpidana mati Bali Nine.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Temui PM dan Menhan Australia, Prabowo Singgung 'Warisan' Presiden Jokowi
VIDEO: Temui PM dan Menhan Australia, Prabowo Singgung 'Warisan' Presiden Jokowi

Menhan Prabowo menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada PM Australia dan jajarannya

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Sebut Selandia Baru Dukung Upaya Pembebasan Pilot Susi Air
Panglima TNI Sebut Selandia Baru Dukung Upaya Pembebasan Pilot Susi Air

TNI akan menggunakan pendekatan soft power dengan dialog yang dilakukan tokoh masyarakat dan beberapa pejabat daerah.

Baca Selengkapnya