SBY kecam keras sweeping FPI di Kendal
Merdeka.com - Sweeping yang berujung bentrok antara Front Pembela Islam dengan warga Kendal, Jawa Tengah mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). SBY mengecam tindakan tersebut. Menurutnya, ormas tak memiliki wewenang menjalankan hukum yang dimiliki Indonesia.
"Tidak boleh ada elemen apapun yang menjalankan hukum kita. Jangan sampai main hakim sendiri, dan melakukan pengrusakan apalagi membawa agama Islam. Islam itu tidak identik dengan kekerasan, Islam itu tidak main hakim sendiri, dan melakukan pengrusakan," kata SBY usai bukber bareng anak yatim di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (21/7).
SBY menilai tindakan sweeping FPI justru mencederai agama Islam sendiri. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak harus dengan kekerasan.
-
Siapa yang dilarang melakukan ghibah? Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka.
-
Mengapa fitnah dilarang di Islam? Fitnah sangat dilarang dalam Islam karena memiliki dampak yang merusak, baik bagi individu yang difitnah maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa fitnah lebih berat dampaknya dibandingkan pembunuhan.
-
Siapa yang memimpin Sidang PPKI? Sidang bersejarah itu dipimpin oleh Soekarno.
-
Siapa yang berhak memilih pemimpin dalam Islam? Proses pemilihan pemimpin harus melibatkan konsultasi dengan anggota masyarakat.
-
Siapa yang memimpin Sidang Isbat? Berdasarkan hasil Sidang Isbat, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada Sabtu 22 April 2023, disampaikan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
-
Siapa yang bisa dianggap menyinggung? Apa yang dianggap 'bahasa yang tidak pantas' oleh seorang kolega bisa jadi tampak tidak berbahaya bagi kolega lain, kata Brandon Smith, seorang terapis dan pelatih karier yang dikenal sebagai The Workplace Therapist.
"Kita tidak memberikan toleransi apapun, terkait semua yang bertentangan dengan hukum. Mari kita cegah negara ini, untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Sebagai negeri tentram yang masyarakatnya saling menghormati," ajak SBY .
Selain itu, SBY mengimbau kepada masyarakat Kendal untuk tenang dan tak terpancing. Polisi akan memastikan kondisi aman untuk warga. "Segera direlokasikan, dan jangan sampai lagi terulang hal seperti ini," katanya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS mengirimkan surat resmi ke Duta Besar Swedia di Jakarta sebagai bentuk protes atas aksi pembakaran Kitab Suci Alquran yang belum lama ini terjadi.
Baca SelengkapnyaPKB menyoroti tewasnya saksi dari pasangan Calon Bupati Slamet Junaidi-Achmad Mahfudz (Jimat Sakteh), Jimmy Sugito Putra yang tewas dikeroyok
Baca SelengkapnyaKemenag Surabaya akan berkoordinasi dengan Kepolisian saat di singgung apakah akan mengeluarkan larangan resmi terhadap Ustaz Syafiq berceramah di Surabaya.
Baca SelengkapnyaAgama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca SelengkapnyaSBY mengatakan seluruh kader Demokrat wajib bersyukur dikhianati NasDem dan Anies.
Baca SelengkapnyaSBY meminta kader Demokrat itu tidak bicara dan mendengarkan arahan penting darinya.
Baca SelengkapnyaSBY juga akan berusaha menambah suara Partai Demokrat di Jawa Tengah, meskipun wilayah tersebut dikuasai oleh PDIP.
Baca SelengkapnyaSetelah insiden pembakaran Alquran di hari Iduladha bulan lalu, semakin banyak izin yang masuk ke polisi untuk demo sambil membakar kitab suci umat Islam ini.
Baca SelengkapnyaBPIP Yudian Wahyudi Kembali menjadi sorotan publik usai membuat aturan bagi Paskibraka putri yang beragama Islam melepas jilbab saat pengukuhan di IKN.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan PBNU yang melanggar hukum, juga harus berhadapan dengan negara
Baca SelengkapnyaMuhaimin, atau biasa disapa Cak Imin mengatakan, masalah tersebut berawal dari paksaan
Baca SelengkapnyaPerlu adanya upaya penyuluhan kepada para pengurus terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnya