SBY minta Jokowi usut soal penyadapan, Hanura sebut itu berlebihan

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan sumber percakapannya dengan Ketua MUI Maruf Amin yang diklaim telah dikantongi oleh kubu terdakwa Basuki T Purnama (Ahok). SBY menduga percakapan itu didapat melalui penyadapan.

Untuk itu dia meminta Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan dan mengusut pihak yang menyadap pembicaraannya dengan Maruf.

Wasekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan permintaan SBY berlebihan. Sebab, masalah penyadapan telah diatur dalam UU ITE. Sehingga, jika kubu Ahok terindikasi melanggar UU maka cukup ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

"Semua kan ada aturannya, itu diatur dalam UU ITE dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang prosedur penyadapan. Masa Presiden Jokowi harus menjelaskan, itu berlebihan," kata Dadang saat dihubungi, Kamis (2/2).

Permintaan itu dinilai sebagai bentuk kecurigaan SBY bahwa Jokowi campur tangan dalam melindungi Ahok. Dadang menegaskan kecurigaan SBY kepada Jokowi tidak berdasar.

"Ya mungkin Pak SBY menganggap ini ada intervensi Pak Jokowi. Ini kecurigaan yang tidak berdasar. Tidak perlulah seperti itu. Masa setiap peristiwa Pilkada DKI dan Ahok selalu dikaitkan dengan Jokowi, kan ini logika yang tidak benar," tegasnya.

Menurutnya, penegak hukum harus segera menelusuri pihak yang terlibat dan prosedur serta materi yang disadap dari percakapan SBY dan Ma'ruf.

"Jadi dua hal nanti yang harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Prosedur penyadapan? Substansi materi yang disadap. Bisa jadi dalam rekaman itu ada yang penting yang bisa mengungkap fakta-fakta yang berharga," terang Dadang.

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menggelar jumpa pers menanggapi kasus persidangan Ahok. Kubu Ahok mengaku punya bukti pembicaraan SBY dengan Ketua MUI Maruf Amin untuk mengeluarkan fatwa soal penodaan agama.

SBY mengaku heran darimana kubu Ahok punya transkrip percakapan itu. Menurutnya, ini pelanggaran hukum pada mantan presiden.

"Penyadapan ilegal ini kejahatan serius di negara mana pun juga. Saya ingin mencari keadilan," kata SBY saat menggelar jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2).

SBY mempertanyakan dari mana kubu Ahok punya transkrip percakapan tersebut. Apakah kubu Ahok melakukan penyadapan? Jika bukan kubu Ahok yang menyadap secara ilegal, berarti ada lembaga negara terlibat melakukan penyadapan ilegal.

"Saya mohon kepada negara mengusut siapa yang menyadap. Ada KPK, Polri, BIN dan BAIS TNI. Itu institusi negara yang punya kemampuan untuk menyadap," kata SBY yang mengenakan kemeja batik berwarna biru.

"Kita mohon betul Pak Jokowi tolong berikan penjelasan. Dari siapa transkrip Ahok itu. Siapa yang menyadap?" lanjut SBY.