SBY ngaku Mirwan Amir tak pernah lapor proyek e-KTP bermasalah & harus dihentikan
Merdeka.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP terus bergulir di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam persidangan dengan terdakwa Setya Novanto pada Senin (5/2) kemarin, sempat tersebut bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu sebenarnya pernah diberi laporan oleh Mirwan Amir bahwa proyek itu bermasalah. Namun SBY tetap melanjutkan proyek itu.
Terkait pernyataan itu, SBY memberikan penjelasannya. Menurutnya, selama dirinya menjadi Presiden, tidak pernah sekalipun dia dikabarkan bahwa proyek pengadaan e-KTP bermasalah.
"Pada 20 Oktober 2014 saya jadi Presiden, saya tidak ada laporan bahwa ada masalah serius terhadap pengadaan e-KTP dan program itu harus dihentikan. Tidak ada dari siapa pun, dari tim pengarah, tim teknis, termasuk yang mengaku menyampaikan kepada saya, Mirwan Amir, sampaikan kapan, di mana, dalam konteks apa, siapa yang mendampingi saya," kata SBY dalam jumpa pers DPP Partai Demokrat, Proklamasi, Menteng, Jakarta, Selasa (6/2).
-
Apa bukti korupsi SYL? Nyatanya, hal itu tak dilakukan Jaksa, lantaran kasus yang membelit SYL adalah tindak pidana korupsi bukan asusila atau perselingkuhan.
-
Bagaimana cara SYL melakukan korupsi? Jaksa menuntut agar SYL dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
-
Apa jabatan Try Sutrisno sebelum jadi Wapres? Saat itu, ABRI terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan POLRI.
-
Kenapa SYL dituduh korupsi? Pernyataan yang dimaksud SYL yakni rumahnya yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan merupakan rumah murah dari program Bank Tabungan Negara (BTN) dan terkadang masih mengalami kebanjiran. Dengan demikian, dia merasa tidak masuk akal apabila dirinya didakwakan melakukan korupsi.
-
Bagaimana Soeharto menumpas PKI? Soeharto membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Dia membubarkan PKI dan menangkapi orang-orang yang dianggap terlibat G30S/PKI.Hal ini juga menjadi tonggak munculnya Orde Baru.
-
Kapan Presiden Soeharto meluncurkan program KBNS? Salah satu kebijakan industrialisasi sektor usaha otomotif ala Presiden Soeharto adalah program Kendaraan Bermotor Niaga Sederhana (KBNS) pada 1970-an.
"Karena saya tertib, katakan kapan (pertemuannya) karena pasti saya ada yang mendampingi, Allah dengar ucapan saya sekarang ini," sambungnya.
Dia menambahkan, selama dua periode menjadi Presiden, SBY mengaku tidak pernah mengintervensi ragam proyek yang dikerjakan negara. Termasuk proyek e-KTP.
"Silakan dicek, tim pengarah masih ada, sikap saya tidak mencampuri, tidak intervensi bukan cuma e-KTP tapi program pemerintah lain baik untuk tahapan teknis dan operasional, tidak ada conflict of interest, selama 10 tahun saya jadi Presiden," kata SBY.
Dia dapat pastikan jika ada pertemuan soal proyek e-KTP, siapa yang mendampinginya. Sebab menurut SBY, dirinya adalah orang yang tertib ketika menyangkut pembahasan sebuah proyek e-KTP.
"Terhadap yang namanya program pemerintah, apalagi yang kaitannya dengan proyek, pertemuan tidak pernah seorang diri, ada pendamping dan dokumentasi, tidak ada urusan dengan partai yang saya pimpin, tidak pernah saya bawa urusan negara ke partai, silakan cek," jelasnya.
Oleh sebab itulah, dia menilai kesaksian Mirwan Amir dan pernyataan kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya menjadi bias. "Tidak benar ada (pertemuan), itu tuduhan," tegas SBY yang didampingi istri dan dua putranya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
SYL juga menegaskan tidak pernah ada istilah tawar menawar.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaApalagi hingga menentukan siapa yang ikut dan memilih jenis transportasi.
Baca SelengkapnyaDia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaIsu reshuffle kabinet yang kembali berembus. Kabar itu makin santer setelah Presiden Jokowi bertemu dengan SBY pada Senin (2/10) malam kemarin.
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaSYL yang duduk di kursi terdakwa perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan, membantah keterangan saksi mahkota.
Baca SelengkapnyaAri menegaskan Jokowi tidak pernah mengaitkan proses rekruitmen CPNS dengan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Baca Selengkapnya