Follow
SBY sebut putusan DPR soal RUU Pilkada bukan kehendak rakyat
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sebanyak 70 persen penduduk masih menginginkan pilkada dilakukan secara langsung. Pernyataan tersebut dijelaskan SBY dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Washington, USA.
"Boleh dikata 70 persen lebih rakyat setuju pilkada tetap langsung," kata SBY, yang kemudian diunggah Youtube, Jumat (26/9).
Dalam video yang diunggah oleh channel Suara Demokrat itu, SBY menegaskan, pilkada langsung juga harus disertai dengan sejumlah perbaikan. Jangan ada penyimpangan di sana-sini.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
"Tapi sekali lagi dengan perbaikan, jangan ada penyimpangan di sana-sini tidak terjadi. Karena kalau terjadi buruk demokrasi kita. Itu yang saya maksudkan."
SBY menegaskan, dalam menghasilkan UU, DPR bersama presiden harus merujuk kepada kehendak rakyat. DPR dan seorang presiden jangan mengedepankan keinginannya dalam membuat UU.
"UU itu harus mencerminkan kehendak rakyat, bukan maunya DPR, maunya presiden," ujarnya.
DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna dini hari tadi. Sebanyak 226 anggota DPR memilih pelaksanaan pilkada melalui DPRD, sementara 135 anggota DPR memilih pilkada langsung.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Di media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan, sikap Partai Demokrat ialah bersama rakyat.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya
Menurut Masinton, semua fraksi di DPR akan menjadi saksi sekaligus pelaku rusaknya demokrasi di Indonesia atas pengabaian putusan MK
Baca Selengkapnya
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca Selengkapnya
HNW menegaskan, PKS sejak awal sudah menolak pindahnya ibu kota.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya