SBY tak ingin subsidi pupuk dipangkas demi pembangunan infrastruktur
Merdeka.com - Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak mencabut subsidi pupuk. Menurutnya, jika APBN dialokasikan semuanya untuk membangun infrastruktur hingga harus mencabut subsidi, maka yang menderita adalah rakyat.
SBY mengatakan tanpa melakukan pencabutan subsidi, pemerintah bisa membangun infrastruktur, karena memang itu sangat diperlukan.
"Sebenarnya bisa kok membangun infrastruktur. Membangun infrastruktur tidak salah karena itu juga dibutuhkan. Tetapi jangan sampai anggarannya terlalu besar, sehingga mengurangi untuk membantu rakyat, contohnya subsidi pupuk" kata SBY di Cirebon, Kamis (1/11). Dikutip dari Antara.
-
Siapa yang berhak mendapatkan subsidi? 'Ini bukan angka yang kecil dan kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya ya memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang sebetulnya seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,' ujar Isa.
-
Bagaimana KTNA ingin subsidi pupuk? “Kami setuju dengan Pak Menteri Pertanian, KTNA berharap pendistribusian dari sistem subsidi ini harus tertata dari awal hingga akhir,“
-
Bagaimana cara Soeharto subsidi BBM? Perolehan LBM didapat dari selisih nilai penjualan BBM di dalam negeri, dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh BBM tersebut.
-
Apa tujuan utama subsidi BBM Soeharto? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya. Sedangkan konsumsi minyak tanah berkembang cepat.
-
Kenapa Soeharto mulai subsidi BBM? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya. Sedangkan konsumsi minyak tanah berkembang cepat.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
Dengan adanya rencana pencabutan subsidi pupuk yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka Partai Demokrat akan menyerukan agar pemerintah bisa adil.
"Ini kebijakan Pemerintah Pusat, dan saya (Demokrat) akan menyeru kepada pemerintah untuk APBN itu lebih adil tetap memperhatikan kesulitan rakyat," katanya pula.
SBY menambahkan dengan terus berjalan pembangunan infrastruktur tentu itu lebih baik, namun jangan sampai subsidi yang sangat dibutuhkan masyarakat malah ditiadakan. Tentunya itu akan memberatkan masyarakat.
"Infrastruktur jalan terus itu bagus, tetapi membantu rakyat termasuk subsidi yang masih diperlukan itu harus tidak dicabut, termasuk subsidi pupuk," kata SBY menegaskan.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Ono Surono mempertanyakan masalah subsidi pupuk kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Rabu (13/3).
Baca SelengkapnyaDengan ini, manfaat subsidi bisa terasa langsung ke masyarakat kelas bawah.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaBanyak petani mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.
Baca SelengkapnyaSyaikhu menekankan pentingnya mendengarkan dan memahami persoalan yang dihadapi oleh para petani
Baca SelengkapnyaPrioritas Prabowo saat ini memperkuat ketahanan pangan, khususnya beras.
Baca SelengkapnyaJika permainan di belakang ini dibiarkan saja, maka nantinya berdampak krisis pangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (28/9)
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan pupuk merupakan variabel penting pertanian.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada presiden penambahan kuota pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaAlokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton dari yang tadinya 4,5 juta ton.
Baca SelengkapnyaPenyediaan rumah dinas menteri belum menjadi skala prioritas untuk diwujudkan dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya