SBY usul DPR minta BPK audit anggaran besar pertemuan IMF-World Bank

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menyoroti soal pro kontra biaya penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan World Bank yang mencapai Rp 830 miliar. SBY meminta DPR meminta penjelasan pemerintah terkait penggunaan anggaran tersebut.

Tak hanya itu, Presiden RI ke-6 ini juga menyarankan DPR meminta BPK melakukan audit agar tidak ada potensi pemborosan anggaran dalam menghelat pertemuan tersebut.

"Biar tak jadi fitnah & "hoax", DPR RI bisa minta penjelasan kpd pemerintah & BPK juga bisa lakukan audit apakah terjadi pemborosan," tulis SBY melalui akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono, Senin (8/10) malam.

SBY memahami pandangan pihak yang kontra dengan biaya besar yang digunakan untuk menggelar perhelatan internasional itu. Salah satunya, kata SBY, Indonesia tidak patut menjadi tuan rumah pertemuan akbar itu di saat masyarakat Sulawesi Tengah mengalami bencana gempa dan tsunami.

"Alasan yg menentang, pertama, pertemuan "besar-besaran" ini tak tepat dilaksanakan ketika kita tengah alami bencana. Tidak berempati," ujarnya.

Pandangan kedua, menurut SBY, pemerintah tidak seharusnya menggelontorkan dana besar untuk pertemuan itu lantaran kondisi ekonomi Indonesia tengah terpuruk.

"Biayanya terlalu besar & dianggap sebagai pemborosan. Apalagi saat ini ekonomi Indonesia tengah hadapi tekanan fiskal," tegas SBY.

Jika pemerintah beralasan persiapan pertemuan sudah matang, SBY mengusulkan pelaksanaan IMF-World Bank Annual Meeting dijadikan ajang menggalang donasi untuk korban gempa Sulteng.

"Kalau itu alasannya, jadikan pula pertemuan ini sebagai wahana & forum solidaritas, termasuk "fundraising" utk bantu rakyat yg terkena bencana,"

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab kritikan sejumlah kalangan mengenai penyelenggaraan Annual Meeting atau Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)World Bank Group (WBG) di Bali, 8-14 Oktober ini.

"Annual Meeting sebesar itu 15.000 (orang) yang datang jadi rebutan semua negara, karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak, paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu," kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara (USU), Medang, Sumut, Senin (8/10) pagi.

Mengenai anggaran yang disebut sejumlah kalangan sebagai cukup besar, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa anggaran tersebut dipakai untuk memperluas appron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, dipakai untuk membuat terowongan, persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet.

"Artinya, itu juga akan kita gunakan terus, terowongan dan appron untuk parkir bandara akan kita gunakan terus bukan sesuatu yang hilang," ujar Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.