Sebanyak 88,52 persen warga Kota Malang sudah rekam e-KTP
Merdeka.com - Sebanyak 589.662 warga Kota Malang sudah melakukan perekaman KTP elektronik atau e-KTP. Sementara 76.439 orang masih belum melakukan perekaman.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang mengungkapkan, perekaman tersebut sudah mencapai 88,52 persen dari jumlah penduduk wajib e-KTP sebanyak 666.101 warga. Pihaknya terus membangun kesadaran warga untuk segera melakukan pencatatan.
"Total jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 890.233 orang, sementara yang wajib e-KTP sebanyak 666.101 warga. Sebanyak 76.439 orang atau 11,48 persen masih belum melakukan perekaman," kata Kepala Dispendukcapil Kota Malang Metawani di Balai Kota Malang, Rabu (31/8).
-
Apa saja yang sudah mendaftar? Tiga OTA itu ialah Airbnb.com, Agoda.com, dan Booking.com. Ketiga lainnya; Klook.com, Trivago.co.id, dan Expedia.co.id sejauh ini belum mendaftar.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Siapa saja yang belum terhubung internet? Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 2,7 miliar orang di dunia belum mendapatkan akses internet.
-
Siapa yang menerima sertifikat tanah elektronik? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Siapa saja yang boleh daftar Kartu Prakerja? Melansir dari prakerja.go.id, semua warga negara Indonesia yang berusia di atas 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bisa mendapatkan kartu Prakerja.
-
Apa kegunaan e-meterai dalam pendaftaran CPNS? Perlu diketahui, e-meterai diperlukan untuk pembubuhan dokumen CPNS saat registrasi. Pembubuhan e-meterai menjadi langkah penting untuk memastikan dokumen elektronik sah secara hukum, terutama dalam proses administrasi seleksi CASN 2024.
Meta mengungkapkan, pihaknya sedang berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat. Termasuk layanan akhir pekan, setiap Sabtu dan Minggu pukul 08.00 WIB sampai 13.30 WIB di Kantor Kecamatan.
"Selama Sabtu dan Minggu kemarin berhasil merekam sekitar 600-an warga dan melayani 1000-an cetak e-KTP," katanya.
Sementara itu, sebanyak 526.972 orang warga Kabupaten Malang masih belum melakukan perekaman. Dispendukcapil mencatat 2.285.769 orang wajib e-KTP, sementara yang sudah melakukan perekaman baru 1.778.356 orang.
Kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi tinggi yaitu Singosari dengan partisipasi 115.090 orang, Dampit dengan partisipasi 91.705 orang dan Turen dengan partisipasi 83.595 orang.
Perlu diketahui, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016, e-KTP berlaku seumur hidup. Oktober mendatang, seluruh pelayanan publik seperti BPJS, Samsat dan lain sebagainya mensyaratkan e-KTP sebagai dasar pelayanan. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaJumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.
Baca SelengkapnyaDukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, 84 pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) maupun DPTb.
Baca Selengkapnya29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSecara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca SelengkapnyaBatas waktu pemadanan NIK dan NPWP paling lambat dilakukan pada 31 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaWarga DKI Jakarta diimbau untuk mengecek secara mandiri, apakah namanya sudah terdaftar atau belum.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, lanjut Budi kewenangan untuk mengaktifkan kembali NIK warga tersebut tetap berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaWahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain
Baca SelengkapnyaAndrian menyebutkan polisi terus berupaya menyukseskan Pemilu 2024 secara damai, aman dan sejuk
Baca SelengkapnyaKetersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca Selengkapnya