Sebar Hoaks Demo 22 Mei, Dokter di Bandung jadi Tersangka

Merdeka.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar kembali meringkus dokter berinisial DS yang menjadi tersangka penyebar hoaks tentang adanya remaja berusia 14 tahun yang tewas saat aksi 22 Mei 2019.

Selain berprofesi sebagai dokter, Dirreskrimsus Polda Jabar Kombes Samudi mengatakan, DS juga merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Bandung.

"Yang bersangkutan kita lakukan penangkapan karena di akun facebooknya ini membuat berita berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran, berkaitan dengan kejadian di Jakarta, 22 Mei kemarin," katanya seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/5).

Dia mengungkapkan, konten sebaran hoaks tersangka memiliki potensi menimbulkan kebencian dan kemarahan kepada institusi Polri. Apalagi, Samudi menambahkan, konten tersebut dapat dibaca oleh semua orang karena media sosial terbuka untuk umum.

"Siapapun yang membaca ini akan menimbulkan kebencian dan amarah kepada institusi Polri yang apabila ini tidak disaring dan dijelaskan, betapa bahayanya," ujarnya.

Samudi menyayangkan kejadian tersebut karena dilakukan oleh seorang akademisi. Dengan demikian, kata dia, sebagai seorang yang intelek DS seharusnya membantu pemerintah dan aparat keamanan dalam hal memberikan penyejukan pemahaman edukasi kepada masyarakat pengguna medsos.

"Kalau ada berita tidak benar ini saring dulu, jangan berita-berita yang tidak jelas dan belum tentu kebenarannya ditambahi, dibumbui, kemudian disebarkan," tegasnya.

Sementara itu, tersangka DS mengatakan ia tidak merasa membuat konten namun hanya meneruskan. Bahkan DS tidak berfikir dirinya akan berujung hukuman pidana atas perbuatannya.

"Saya posting itu bukan murni saya ketik, tapi saya copy paste ke dalam grup (facebook) yang sedang berdiskusi, mohon maaf sekali dan saya juga sudah membuat permintaan maaf secara resmi yang panjang difeed saya," kata DS.

Akibat perbuatannya DS terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara karena melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 kemudian pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 207 KUH-Pidana.