Sebelum diciduk KPK, Adriansyah sudah berstatus tersangka suap

Merdeka.com - KPK menangkap anggota Komisi IV DPR dari PDIP, Adriansyah dalam operasi tangkap tangan di salah satu hotel di Sanur, Bali, Kamis (9/4) kemarin. Belum jelas dalam kasus apa mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan itu ditangkap. Namun, dalam kasus berbeda, Adriansyah ternyata sudah berstatus tersangka karena menerima suap.

Adriansyah merupakan Bupati Tanah Laut selama dua periode yakni 2003–2008 dan 2008-2013. Saat menjabat, dia diduga pernah menerima suap dari Wali Kota Banjarmasin Muhidin dalam proses pengurusan izin kuasa pertambangan (KP) di Desa Sungai Cuka, daerah perbatasan antara Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan.

Wali Kota Banjarmasin diduga memberi suap untuk melicinkan niatnya dalam pengurusan untuk dikeluarkan surat tapal batas. Penetapan tapal batas itu terkait dengan area pertambangan batubara.

Pada Oktober 2010 Muhidin bersedia menyetorkan dana sebesar Rp 5 miliar dalam bentuk tunai dan giro atas permintaan Adriansyah. Keduanya dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat kasus terjadi pada 2012, Karo Penmas Polri saat itu, Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, dalam kasus ini ada tersangka lain yang ditetapkan.

"Dua warga itu berinisial N (Nurseto) dan SH (Surya Hartono) karena diduga menjembatani hubungan kedua pejabat tersebut," kata Boy. Penyuapan diduga terjadi tahun 2011.

Perkembangan terakhir, berkas perkara milik Muhidin dan Adriansyah telah P-21.

"Sudah P-21 untuk kedua orang itu. Tinggal diserahkan saja oleh Bareskrim ke Kejati Kalsel untuk penyerahan tahap kedua tersangka bersama barang buktinya," kata Kapolda Kalsel Brigjen Machfud Arifin pada Maret lalu.

Namun, kapan persidangan akan digelar, hingga kini belum jelas. Yang aneh, dengan status tersangka yang disandang Adriansyah sejak 2012, dia tak terganjal saat lolos ke Senayan sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Statusnya tidak dipermasalahkan saat dia mengikuti pelantikan pada 1 Oktober 2014 lalu. Padahal, ada 5 anggota DPR terpilih lain yang batal dilantik karena berstatus tersangka.