Sebelum Jadi Wamendes, Ketum ProJo Mengaku Incar Posisi Wamenhan

Merdeka.com - Ketua Umum Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan keinginannya menjadi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Budi Arie sendiri kini menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Budi Arie mengaku telah mengatakan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bahkan sebelum dia dilantik sebagai Wamendes PDTT. Namun akhirnya Jokowi melantik Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wamenhan.

"Saya baru ditugaskan sebagai Wamendes, walaupun saya sudah mengatakan kepada presiden, saya maunya Wamenhan. Tapi Pak Jokowi enggak kasih ke saya, takutnya saya jatuh hati sama..." kata Budi Arie di pembukaan Kongres II ProJo di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Sabtu (7/12).

Budi Arie tidak melanjutkan ucapannya. Namun ucapannya sontak membuat para tamu undangan dan relawan ProJo lainnya tertawa. Termasuk Jokowi yang hadir di acara itu.

Wahyu Sakti Trenggono merupakan mantan Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Menjadi Wamenhan, Trenggono kini membantu tugas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Budi Arie menegaskan bahwa ProJo mendukung visi Indonesia Maju yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Menurut dia, untuk maju perlu keberanian.

"Mana ada maju takut, kalau maju ya harus berani. Kata kuncinya adalah keberanian," ucapnya.

Budi mendukung keputusan Jokowi menolak penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Meski begitu, dia menegaskan bawah relawan ProJo sama sekali tak keberatan apabila Jokowi menjadi presiden lima periode.

"Soal masa jabatan Presiden, kami juga mendukung penuh keinginan Bapak Jokowi untuk hanya dua periode. Walaupun dalam hati kecil kami, jangankan 3 periode, 5 periode juga kita mau," ujar Budi Arie.

Ucapan Budi Arie pun langsung disambut tepuk tangan oleh para relawan ProJo yang hadir. Dalam acara ini, Jokowi pun turut hadir.

Selain itu, Budi Arie menyatakan relawan ProJo juga mendukung pernyataan Jokowi yang menginginkan presiden tetap dipilih rakyat, bukan MPR. Menurut dia, apabila presiden dipilih MPR, maka sama saja dengan merampas kebebasan rakyat.

"Pemilihan presiden dipilih lembaga tinggi negara betul-betul merampas kebebasan rakyat. Itu sama saja menghina Pak Jokowi sebagai pemimpin rakyat dan menghina kita semua," jelas dia.

Reporter: Lizsa Egeham