Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polda Sumut Hentikan Penyelidikan Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat

Polda Sumut Hentikan Penyelidikan Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat Bupati Pakpak Bharat diperiksa KPK. ©2018 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Tabir menutupi kasus yang menjerat Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu belum sepenuhnya tersingkap. Polda Sumut dan Inspektorat Sumut memberi pernyataan berbeda terkait kasus dugaan korupsi dana PKK itu.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, menyatakan penyelidikan kasus yang melibatkan nama Made Tirta Kusuma Dewi, istri Remigo Yolanda Berutu, telah dihentikan pekan lalu. Alasannya, dalam keterangan dan klarifikasi ke Inspektorat Provinsi Sumut dinyatakan bahwa kerugian negara dalam kegiatan PKK Pakpak Bharat tahun 2014 sebesar Rp 143 juta sudah dikembalikan.

"Itu dari hasil klarifikasi, sehingga penyelidikan kasus tersebut dihentikan," sebut Tatan.

Namun keterangan Tatan berbeda dengan pernyataan pihak Inspektorat Pemprov Sumut. Mereka menyatakan tidak mengetahui jika Made Tirta Kusuma Dewi telah mengembalikan kerugian negara Rp 143 juta yang menjadi temuan.

"Kalau mengenai pengembalian dana kami tidak tahu, karena laporan kami sudah kami sampaikan (ke Polda Sumut). Masalah sudah dikembalikan atau tidak, tidak ada dilaporkan kepada kami," kata Yilpipa Minanda, Insektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Pemprov Sumut, Senin (19/11).

Dia memaparkan, pihaknya memang diminta Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan dana PKK Pakpak Bharat. Pemeriksaan sudah dilaksanakan dan sudah dilaporkan ke Polda Sumut pada Februari atau Maret tahun ini. "Kita wawancari beberapa orang di Pakpak Bharat. Dari hasil wawancara, kita buat keaimpulan dan kita buat laporan (Koordinasi terakhir dengan Polda Sumut) lebih kurang sampai bulan lalu," jelas Yilpipa.

Kasus dugaan korupsi dana PKK Pakpak Bharat ini mengemuka menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu. Dia diduga menerima uang suap mencapai Rp 550 juta dari kontraktor.

KPK menduga uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Remigo. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, uang tersebut salah satunya diduga digunakan untuk mengamankan perkara hukum yang menjerat istri Remigo yang saat ini tengah ditangani penegak hukum di Kota Medan. KPK tengah mempelajari kasus itu.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Ini Dihentikan, Kejaksaan: Kurang Bukti
Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Ini Dihentikan, Kejaksaan: Kurang Bukti

Kasus dugaan korupsi ini sebelumnya sempat naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Jelaskan Pengusutan Dugaan TPPU Johannes Rettob Terkait Pengadaan Pesawat dan Helikopter di Pemkab Mimika
Kejagung Jelaskan Pengusutan Dugaan TPPU Johannes Rettob Terkait Pengadaan Pesawat dan Helikopter di Pemkab Mimika

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya lewat putusan kasasi telah mengetuk vonis bebas untuk dua terdakwa yakni Johannes Rettob dan Silvy Herawati.

Baca Selengkapnya
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK
Bupati Situbondo Tetap Bisa Ikut Pilkada meski Berstatus Tersangka Korupsi, Ini Alasan KPK

KPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.

Baca Selengkapnya
Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Hasto Singgung Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet
Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Hasto Singgung Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Hasto mengaku PDIP tidak akan melakukan kampanye hitam atau black campaign.

Baca Selengkapnya
Alasan KPK Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Eks Bupati Kotawaringin Timur
Alasan KPK Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Eks Bupati Kotawaringin Timur

Dalam kasus ini, Supian hadi ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2019 silam.

Baca Selengkapnya
Gugatan Praperadilan Bupati Situbondo Ditolak, Begini Kata KPK
Gugatan Praperadilan Bupati Situbondo Ditolak, Begini Kata KPK

Gugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya
KPK Hentikan Penyidikan Kasus Surya Darmadi, Ini Alasannya
KPK Hentikan Penyidikan Kasus Surya Darmadi, Ini Alasannya

Penghentian itu tertuang dalam Surat Perintah Pemberhentian Penyidik (SP3) yang dikeluarkan oleh KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Obok-Obok Kantor dan Rumah Dinas Bupati Situbondo!
KPK Obok-Obok Kantor dan Rumah Dinas Bupati Situbondo!

Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.

Baca Selengkapnya