Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sebelum Pilkada, Ketum PPP minta KPK umumkan calon kepala daerah korupsi

Sebelum Pilkada, Ketum PPP minta KPK umumkan calon kepala daerah korupsi Romahurmuziy. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Hal tersebut menurut Romi harus segera diumumkan karena waktu Pilkada sudah mendekat.

"Saya kira kalau memang itu menjadi policy KPK saya selalu sampaikan memang sebaiknya hal ini segera diumumkan karena waktu untuk pilkada sudah sangat pendek," kata Romi usai meluncurkan pemenangan pemilu (LP2) dan Pembukaan Pendaftaran Caleg PPP 2019 di DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Kemudian Romi juga mengusulkan agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Karena kata dia untuk memberikan kemungkinan kepada partai politik untuk mengusung calon yang lain.

Tidak hanya itu menurutnya usulan membuat Perppu tersebut bertujuan agar KPK tidak terkesan sebagai lembaga yang dinilai bermain politik. Agar kata Romi tidak ada pihak yang merasa diuntungkan.

"Karena itu supaya tidak ada stigma bahwa KPK sedang bermain politik dengan menggugurkan calon calon tertentu maka ini harus segera diikuti dengan penerbitan Perppu untuk membolehkan partai politik yang calonnya menjadi tersangka sebelum pemilihan untuk diganti," kata Romi.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bursa Caketum PPP: Sandiaga Uno, Taj Yasin, Gus Ipul dan Eks Kasad Dudung Abdurachman
Bursa Caketum PPP: Sandiaga Uno, Taj Yasin, Gus Ipul dan Eks Kasad Dudung Abdurachman

PPP bisa mengubah AD/ART terkait caketum di luar kader.

Baca Selengkapnya
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR
KPU Ikut Putusan MK soal UU Pilkada, Tapi Konsultasi Dulu ke DPR

Konsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.

Baca Selengkapnya
Muncul Wacana Ubah AD/ART Syarat Caketum di Mukernas PPP
Muncul Wacana Ubah AD/ART Syarat Caketum di Mukernas PPP

Usulan ini bila tetapkan, bisa diterapkan pada penyelenggaraan Muktamar PPP mendatang.

Baca Selengkapnya
Menangkan Pilkada 2024, Cak Imin Tegaskan PKB Terbuka Koalisi dengan Siapa saja
Menangkan Pilkada 2024, Cak Imin Tegaskan PKB Terbuka Koalisi dengan Siapa saja

Cak Imin menegaskan partainya terbuka berkoalisi dengan partai politik manapun.

Baca Selengkapnya
Singgung Ketum Partai dari Luar Kader, Plt PPP: Sulit Bisa Dipahami
Singgung Ketum Partai dari Luar Kader, Plt PPP: Sulit Bisa Dipahami

Menurutnya, tidak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

Baca Selengkapnya
Konsolidasi Pilkada Jatim, Mardiono Minta Kader Kompak Menangkan Khofifah-Emil Dardak
Konsolidasi Pilkada Jatim, Mardiono Minta Kader Kompak Menangkan Khofifah-Emil Dardak

Dalam konsolidasi itu, PPP juga membahas soal transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR Soal Gubernur Dipilih DPRD: Bahan Revisi Omnibus Law Politik
Ketua Komisi II DPR Soal Gubernur Dipilih DPRD: Bahan Revisi Omnibus Law Politik

Usulan tersebut bakal menjadi bahan dalam merancang paket undang-undang terkait politik melalui instrumen omnibus law.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
PKB Tancap Gas, Mulai Jaring Calon Kepala Daerah di Sulsel untuk Pilkada 2024
PKB Tancap Gas, Mulai Jaring Calon Kepala Daerah di Sulsel untuk Pilkada 2024

PKB membentuk tim petunjuk teknis penjaringan calon kepala daerah di Sulsel.

Baca Selengkapnya
Anies Bisa Maju Pilkada Usai MK Ubah Aturan, RK: Makin Banyak Gagasan dan Solusi, Warga Jakarta Diuntungkan
Anies Bisa Maju Pilkada Usai MK Ubah Aturan, RK: Makin Banyak Gagasan dan Solusi, Warga Jakarta Diuntungkan

Putusan itu membawa angin segar untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengusung calon gubernur sendiri.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada "Mau Tidak Mau"

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya