Sebelum Pilkada, Ketum PPP minta KPK umumkan calon kepala daerah korupsi
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Hal tersebut menurut Romi harus segera diumumkan karena waktu Pilkada sudah mendekat.
"Saya kira kalau memang itu menjadi policy KPK saya selalu sampaikan memang sebaiknya hal ini segera diumumkan karena waktu untuk pilkada sudah sangat pendek," kata Romi usai meluncurkan pemenangan pemilu (LP2) dan Pembukaan Pendaftaran Caleg PPP 2019 di DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).
Kemudian Romi juga mengusulkan agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Karena kata dia untuk memberikan kemungkinan kepada partai politik untuk mengusung calon yang lain.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Mengapa KPU perlu membuat peraturan pemilu? Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa yang diusulkan untuk Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
Tidak hanya itu menurutnya usulan membuat Perppu tersebut bertujuan agar KPK tidak terkesan sebagai lembaga yang dinilai bermain politik. Agar kata Romi tidak ada pihak yang merasa diuntungkan.
"Karena itu supaya tidak ada stigma bahwa KPK sedang bermain politik dengan menggugurkan calon calon tertentu maka ini harus segera diikuti dengan penerbitan Perppu untuk membolehkan partai politik yang calonnya menjadi tersangka sebelum pemilihan untuk diganti," kata Romi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP bisa mengubah AD/ART terkait caketum di luar kader.
Baca SelengkapnyaKonsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.
Baca SelengkapnyaUsulan ini bila tetapkan, bisa diterapkan pada penyelenggaraan Muktamar PPP mendatang.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan partainya terbuka berkoalisi dengan partai politik manapun.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, tidak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai.
Baca Selengkapnyaelain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca SelengkapnyaDalam konsolidasi itu, PPP juga membahas soal transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut bakal menjadi bahan dalam merancang paket undang-undang terkait politik melalui instrumen omnibus law.
Baca SelengkapnyaMantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca SelengkapnyaPKB membentuk tim petunjuk teknis penjaringan calon kepala daerah di Sulsel.
Baca SelengkapnyaPutusan itu membawa angin segar untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengusung calon gubernur sendiri.
Baca SelengkapnyaKPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya