Sebut Jakarta semrawut, pimpinan DPR dukung Ibu Kota pindah
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendukung rencana pemerintah yang tengah melakukan kajian memindahkan Ibu Kota ke luar Jakarta. Alasannya, Jakarta sudah semrawut dan sudah tak layak menjadi Ibu Kota Negara.
"Melihat kondisi Jakarta sumpek dan semrawut, DPR sih secara prinsip tidak ada masalah," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).
Menurut Taufik, pemindahan Ibu Kota Negara harus diperhatikan secara detail. Memindahkan pusat pemerintahan tentu tak mudah sehingga Bappenas diminta melakukan kajian dengan sangat matang.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Kenapa pusat pemerintahan dipindahkan ke Bagansiapiapi? Setelah banyak orang Tionghoa yang bermukim di wilayah ini, kemudian pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahannya ke Bagansiapiapi.
-
Kenapa Gedung Pakuan dipindahkan ke Bandung? Diketahui alasan utama pemindahan rumah dinas ke Kota Bandung karena saat itu wilayah Cianjur dilanda bencana berupa letusan Gunung Gede Pangrango.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Bagaimana mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta? Mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.
"Detailnya harus hati-hati jangan tiba-tiba. Kita serahkan sepenuhnya kepada Bappenas masalahnya ini kan memindahkan pusat pemerintahan, pasti nanti varian banyak sekali tinggal tahapan kita tunggu dari Bappenas bagaimana," ujarnya.
Politikus Partai Amanat Nasional ini berharap jika pemindahan Ibu Kota terlaksana, pemerintah dapat mandiri dengan tak mengandalkan pihak swasta. Sebab, yang dipindahkan hanya pusat pemerintahan, sementara pusat bisnis tetap berada di Jakarta.
"Ini kan prinsip menjadi kemandirian negara lebih enak dan afdol demi kepentingan rakyat dan bangsa jangan vested interest dari pihak manapun, kita harapkan kembalikan saja pelaksanaan fungsi anggaran, APBN," ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo.
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini. Maka pada tahun 2018 atau 2019 pemetaan pemindahan Ibu Kota dapat dimulai.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaTaki berharap tentang kepindahan Ibu Kota harus dikaji secara komprehensif tidak sekadar kepentingan politik semata.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaPKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaPolemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Baca SelengkapnyaAlmuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPramono sempat menyindir rencana yang hampir sama pernah disampaikan Ridwan Kamil saat masih menjabat Gubernur Jawa Barat.
Baca Selengkapnya