Sebut Jokowi The Guardian of Oligarch, Ini Alasan BEM Universitas Udayana
Merdeka.com - Gelombang kritik dari kelompok mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus terjadi. Kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pemerintahan Mahasiswa (PM) Universitas Udayana (Unud) Bali menyebut orang nomor satu di republik ini sebagai "The Guardian of Oligarch".
Kritik itu diunggah BEM PM Unud di akun instagram resmi miliknya @bem_udayana, dikutip Senin (19/7). Meme hitam putih yang mereka posting mirip dengan poster film "Guardians of the Galaxy".
Selain meme, BEM PM Unud juga mengunggah narasi mengkritik rezim pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang dinilai penjaga oligarki.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa kegiatan Jokowi di UKM saat kuliah? Di sampingnya, Iriana tampak mendampinginya sejak dulu. Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
"Defenisi oligarki menurut akademika Jeffrey A Winter, pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya," tulis BEM PM Unud.
BEM PM Unud menilai Jokowi sering kali mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan sekelompok tertentu. Kepentingan itu bahkan tidak menghiraukan kepentingan serta kesejahteraan rakyat.
Mereka menyebut, hal itu terlihat dari kondisi kekuasaan di mana terjadi pembajakan institusi dan regulasi guna membentuk kebijakan dan perangkat hukum seperti UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Minerba yang merugikan rakyat secara keseluruhan.
Kebijakan tersebut, lanjut BEM PM Unud, telah melanggengkan praktik korupsi oleh politikus koruptor hingga merusak lingkungan. Selain itu, BEM PM Unud juga menyoroti kebebasan sipil yang semakin direpresi terutama hadirnya buzzer-buzzer di media sosial.
Ruang demokrasi itu, lanjut BEM PM Unud, telah menyempit. "Kekuasaan hari ini dijaga oleh buzzer yang secara terang-terangan menyempitkan ruang demokrasi dan kritik," tulis BEM PM Unud.
Presiden BEM PM Unud Muhammad Novriansyah Kusumapratama menyampaikan, kritikan itu didasari dua kajian dan pendapat akademisi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.
"Kemarin, kita buat dua kajian, pertama kajian soal lingkungan dan pelemahan KPK. Itu yang menjadi dasar kami mengeluarkan kritik kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga itu kami sertai pendapat dari ahli akademisi dari UNJ dan Direktur YLBHI itu," kata Novriansyah saat dihubungi.
Dia juga menyampaikan, pihaknya menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The Guardian of Oligarch" karena banyak regulasi atau peraturan yang sebenarnya tidak berpihak pada rakyat dan hanya menguntungkan kaum penguasa.
"Penguasa ini dalam artian, entah dari pemerintah atau pun pengusaha yang berafiliasi dengan pemerintah, seperti itu. Sebagai contohnya, di situ ada kajian kami soal Undang-Undang Cipta Kerja sama Undang-undang Minerba dan kemudian seakan-akan melanggengkan eksploitasi terhadap hak hidup manusia dan lingkungan," ujarnya.
"Sekaligus memberikan pandangan kami apa yang dimaksud oligarki. Karena selama ini yang kita rasakan di negeri ini para penguasa sekarang istilahnya sama-sama mempunyai kepentingan yang sama, kepentingan untuk dirinya sendiri," ujar Novriansyah.
Aksi BEM PM Unud ini melanjutkan kritik yang dilakukan BEM lain di Indonesia. Sebelumnya, sejumlah BEM telah lebih dulu melakukan hal serupa, di antaranya BEM UI menyebut Jokowi sebagai "King of Lip Service" dan BEM UGM menyatakan Jokowi sebagai "Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan".
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BEM UGM mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Jokowi melalui baliho dan sertifikat.
Baca SelengkapnyaSertifikat itu ditandatangani oleh Ketua BEM KM UGM periode 2023 Gielbran Muhammad Noor.
Baca SelengkapnyaTercatat BEM UGM dua kali memberikan kritik dalam bentuk poster dan baliho kepada Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi santai soal kritik BEM UGM. Jokowi pun enggan berbicara banyak.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menjawab soal kritikan dari BEM UGM
Baca SelengkapnyaSivitas akademika memberikan petisi kepada Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaGibran akhirnya buka suara soal ramainya akademisi mengkritik ayahnya, Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.
Baca SelengkapnyaBEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaMunculnya spanduk 'Jokowi Alumnus UGM Paling Membanggakan' merupakan dinamika di lingkungan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapi santai soal kritikan dari BEM UGM soal dirinya dinobatkan jadi alumni paling memalukan
Baca SelengkapnyaAliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menggelar demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Selasa (6/2). Mereka membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya