Sebut politisi DPR catut nama Jokowi, Sudirman Said diserang balik

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menyebut ada politisi Senayan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, melahirkan pro kontra. Ada yang mendukung Sudirman Said membeberkan nama politisi tersebut, ada pula yang menanggapi dingin bahkan balik mengkritik.

Anggota Komisi VI DPR Heri Gunawan mengkritik balik Sudirman Said yang justru dinilai makin memperpanjang daftar kegaduhan yang dibuat menteri-menteri kabinet kerja Jokowi-JK. Apalagi Sudirman Said hanya melempar bola panas karena tak menyebutkan secara blak-blakan sosok yang dimaksud. Heri meminta para pembantu Jokowi-JK lebih fokus meningkatkan kinerjanya sebagai menteri, ketimbang melempar pernyataan tidak jelas.

"Menurut saya, tidak hanya Sudirman Said saja, kepada seluruh menteri diharapkan fokus pada tupoksinya masing-masing. Baiknya, hindari membuat pernyataan yang bikin gaduh dan tidak jelas yang hanya menambah ketidaknyamanan dan ketidakjelasan arah negara ini," tutur Heri saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (12/11).

Orang lain juga bertanya?

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang lesu. Lebih baik para menteri bekerja keras memulihkan kondisi ekonomi bangsa ini.

"Energi bangsa Indonesia sudah terlalu banyak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak selesai," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said membuka tabir adanya beberapa intrik di dalam mekanisme perpanjangan izin operasi yang saat ini tengah diupayakan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Sudirman menyebut, ada politisi yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), untuk menjadi penghubung agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu memperoleh perpanjangan izin operasi pasca berakhirnya kontrak karya (KK) pada 2021.

Sebagai kompensasi, politisi tersebut meminta jatah saham di Freeport. Saat ini Freeport diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Sudirman mengungkapkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan marah besar namanya dicatut. Namun Sudirman tidak berani membeberkan nama politikus yang dimaksud.

(mdk/noe)