Sedang reses, DPR belum bisa rapat bahas AirAsia yang hilang
Merdeka.com - Pimpinan DPR turut berempati terkait insiden pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak pada Minggu (28/12) kemarin. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap pemerintah berupaya secara optimal menemukan pesawat yang membawa 155 penumpang itu.
"Sangat berempati dan ikut bersedih karena memang kejadian AirAsia yang hilang kontak dan saat ini baik pemerintah dan yang berkepentingan sedang melakukan pencarian. Mudah-mudahan secepatnya bisa ditemukan," kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12).
Dia berharap besar semua penumpang dan kru pesawat dapat selamat sehingga, beban keluarga mereka akan lebih ringan.
-
Apa yang terjadi pada AirAsia QZ8501? AirAsia QZ8501 adalah penerbangan yang mengalami kecelakaan pada tanggal 28 Desember 2014.
-
Di mana pesawat AirAsia QZ8501 jatuh? Pesawat AirAsia QZ8501 jatuh di Selat Karimata pada 28 Desember 2014 karena penyebab utamanya adalah kesalahan dalam manajemen penerbangan.
-
Kenapa pesawat AirAsia QZ8501 jatuh? AirAsia QZ8501 jatuh di Selat Karimata pada 28 Desember 2014 karena penyebab utamanya adalah kesalahan dalam manajemen penerbangan.
-
Kapan pesawat AirAsia QZ8501 jatuh? AirAsia QZ8501 jatuh di Selat Karimata pada 28 Desember 2014 karena penyebab utamanya adalah kesalahan dalam manajemen penerbangan.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
Sejauh ini, diakui Agus, DPR belum bisa berperan besar terhadap insiden hilangnya pesawat AirAsia tersebut. Sebab saat ini, DPR sedang memasuki masa reses dan sebagian besar anggotanya berada di dapil masing-masing.
"Kan sedang reses sehingga memang banyak lewat telepon Basarnas, Kemenhub dan ada Kementerian Maritim sekadar berkoordinasi dan kalau untuk laksanakan rapat dan lain-lain belum bisa dilaksanakan," jelas Agus.
"Sebagian besar reses dan pihak berkepentingan komisi V dan berhubungan BMKG pasti sudah melaksanakan koordinasi dengan kementerian terkait," imbuhnya.
Walaupun sebagian besar anggota sedang reses, lanjut Agus, pihaknya akan terus memantau perkembangan yang terjadi. Dia berharap ada anggota Komisi V DPR yang memang komisi perhubungan untuk turun ke lapangan untuk update perkembangan terkini.
"Akan dipantau dan pimpinan DPR memantau terus tentu taraf koordinasi telpon dulu. Mudah-mudahan beberapa anggota komisi V dan sebagainya melihat Crisis Center dan lain-lain sehingga tahu persis," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika rapat pansus angket haji tetap dilaksanakan pada atau dalam masa reses bakal menyalahi aturan.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaPansus angket haji menunda rapat perdana hingga pekan depan
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyatakan pansus sudah dapat menggelar rapat karena izinnya telah diiteken pimpinan Dewan.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaHingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaDPR tidak ingin berasumsi atas peristiwa atau kejadian yang memang belum adanya pernyataan secara resmi.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya