Sederhanakan Birokrasi, Pemprov Sumbar Pangkas Ratusan Jabatan Struktural
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) memangkas 489 jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu merupakan bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar Fitriati M menyebutkan, pemangkasan itu untuk menghilangkan iklim birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit. "Jabatan struktural itu sejatinya tidak dihapus, namun dialihkan ke jabatan fungsional lain," kata Fitriati di Padang, Senin (18/10).
Dia menjelaskan rata-rata jabatan struktural yang dialihkan itu merupakan jabatan eselon IV. "Bahkan pada (tingkat) kementerian sendiri, jabatan eselon itu sudah tidak ada, diganti menjadi jabatan fungsional. Kita di Pemprov Sumbar sedang menuju ke arah sana," sebutnya.
-
Kenapa Pejabat Kemenhub dibebastugaskan? Pembebastugasan sementara dari jabatan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang secara internal telah dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.
-
Bagaimana Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? Perombakan ini tertuang dalam surat telegram bernomor Nomor ST/475/XII/KEP./2023, tanggal 4 Desember 2023.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Bagaimana Pemkot Medan menurunkan tingkat pengangguran? “Untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan intervensi melalui upaya-upaya peningkatan keterampilan dan kesempatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui program-program pengembangan kapasitas daya saing, program-program pelatihan, peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja, serta melalui program pemberdayaan masyarakat di masing-masing kecamatan dan kelurahan,“
-
Kenapa Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? 'Benar, mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel, tour of area,' kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (6/12).
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
Dia mengatakan, awalnya mereka mengusulkan pemangkasan sekitar 800 jabatan ke Kemendagri. Namun yang disetujui hanya 489 jabatan, ditambah 380 jabatan lain yang direkomendasikan untuk dihapus.
"Sehingga total jabatan yang akan dihapus itu mencapai 869 jabatan," jelasnya.
Dari 380 jabatan yang disetujui dihapus, sebagian besar merupakan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) di SMA, SMK dan SLB.
"Semula, kami ingin tetap mempertahankan jabatan Kasubag TU itu, karenanya tidak kami masukkan ke 800 jabatan yang diusulkan. Namun, Kemendagri merekomendasikan jabatan Kasubag TU untuk dihapuskan, atau dialihkan ke jabatan fungsional lain," jelas Fitriati.
Jabatan struktural yang dihapuskan itu terdiri dari 376 jabatan Kasubag TU. Jabatan lain di antaranya satu jabatan di Biro Umum Setdaprov Sumbar dan satu jabatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
"Lalu ada satu jabatan di BPBD, satu jabatan di Badan Penghubung. Untuk jabatan-jabatan itu sudah kita (mulai) revisi, bersamaan dengan 489 jabatan lain. Untuk penyetaraannya (jabatan ke fungsional) telah kami ajukan ke Kemendagri, menunggu persetujuan," pungkasnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaPersetujuan ini diberikan setelah Kemenhub berhasil mengurangi jumlah aplikasi yang sebelumnya mencapai lebih dari 300 menjadi hanya 9 aplikasi.
Baca SelengkapnyaMutasi besar-besaran terjadi di Kejaksaan Agung. Kapuspenkum menjadi salah satu posisi yang pejabatnya berganti.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.
Baca SelengkapnyaTotal ada 256 Pati di lingkungan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
Baca SelengkapnyaBanyak pekerjaan manusia yang harus digantikan dengan teknologi, termasuk PNS
Baca SelengkapnyaPegawai Kementerian BUMN mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi 100 persen.
Baca SelengkapnyaPenghargaan diberikan oleh Deputi Bidang Komunikasi Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Marsda Arif Mustofa.
Baca SelengkapnyaHampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Surat Telegram ST/171/I/KEP./2024 terdapat sejumlah pejabat Polri diberikan tugas ke beberapa instansi.
Baca Selengkapnya