Sejumlah SD negeri di Bekasi lakukan pungli pembuatan NISN
Merdeka.com - Sejumlah sekolah dasar negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga melakukan pungutan liar. Sebab, pembuatan kartu nomor induk siswa nasional (NISN) dipungut biaya.
"Sekolah minta Rp 30 ribu untuk pembuatan NISN, uangnya dibayarkan secara kolektif," kata orangtua murid di salah satu SDN di Bekasi Barat, Yuri Ramdoni (37) kepada merdeka.com, Selasa (25/10).
Berdasarkan keterangan sekolah, Rp 20 ribu diberikan kepada operator di Dinas Pendidikan. Sedangkan Rp 10 ribu untuk keperluan laminating, dan lain sebagainya di sekolah.
-
Bagaimana cara anak-anak di sekolah pencuri mendapatkan uang? Setelah satu tahun bersekolah, para remaja itu bisa 'lulus', mencuri perhiasan di pesta pernikahan orang kaya.
-
Bagaimana cara kepsek SDN 1 Cibeureum melakukan pungli? Nopi berdalih jika dirinya merasa iba dengan orang tua tersebut, akhirnya menerima amplop dan memperbolehkannya masuk ke sekolah tersebut.'Apapun alasannya, praktek pungutan di luar aturan tidak dibenarkan.
-
Apa fakta pungli di SDN 1 Cibeureum? Dalam unggahan di akun tersebut diceritakan bahwa Reza sempat mengungkap dugaan pungli yang terjadi di tempatnya mengajarnya, SDN 1 Cibeureum, Bogor, Jawa Bara. Disebutkan bahwa Kepala Sekolah, Nopi Yeni menerima pungutan dari wali murid yang ingin anaknya bersekolah di sana.
-
Dimana uang palsu diedarkan? Petugas kepolisian dari Polsek Leles menangkap ibu dan anak yang diduga mengedarkan uang palsu di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Siapa pelaku penipuan? Kelima tersangka tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 26 April 2024 dan terhadap satu WN Nigeria sudah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut,' tuturnya.
Sebelum membayar dia mengaku mengkonfirmasi lebih dulu ke Dinas Pendidikan setempat. Rupanya, pembuatan NISN tersebut gratis. Karena itu, dia mengurungkan niatnya membayar pungutan tersebut.
"Yang lain informasinya sudah membayar melalui komite sekolah," kata dia.
Tahun lalu di sekolah berbeda dia membayar Rp 25 ribu. Sayangnya meski sudah setahun membayar kartu NISN tersebut tak kunjung keluar. Sehingga, dia berinisiatif mencetak sendiri.
"Saya mengambil nomor NISN ke Dinas Pendidikan langsung," kata Yuri.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Agus Enap mengatakan, bahwa pembuatan nomor induk siswa tersebut tak dipungut biaya alias gratis.
"Pembuatan NISN itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Kalau ada pungutan, masuknya pungutan liar," kata Agus.
Dia mengaku akan mengecek ke sekolah yang diduga melakukan pungutan liar. Jika benar, pihaknya tak segan memberikan sanksi tegas, lalu melakukan perbaikan. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Viral kabar SMAN 2 Cibitung Kabupaten Bekasi diduga melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap siswanya.
Baca SelengkapnyaPelaku telah menipu dua orang dan total kerugian sekitar Rp20 juta.
Baca SelengkapnyaPemilik akun Instagram @brorondm mengadukan dugaan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi, Jumat (6/12).
Baca Selengkapnyasiswi yang bongkar praktik pungli mendapatkan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan.
Baca SelengkapnyaSTNK palsu ini kemudian dipakai puluhan kendaraan bodong yang direntalkan.
Baca SelengkapnyaGanjar menambahkan, tindakan tegas tersebut merupakan langkah agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain.
Baca SelengkapnyaBiaya untuk bisa sekolah di Binus International School cukup mahal jika membandingkan dengan gaji atau upah minimum provinsi (UMP).
Baca SelengkapnyaMahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dindikbud Banten, Selasa (18/7). Mereka menuntut pembentukan tim investigasi dugaan kecurangan PPDB.
Baca SelengkapnyaPolri menggerebek tempat percetakan uang bertempat di Kota Bekasi, Jawa Barat Jumat (6/9) lalu. Sebanyak 10 orang diamankan
Baca SelengkapnyaHal itu diungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono.
Baca SelengkapnyaKepsek Widodo mengumpulkan uang pungli sejak masa kenaikan kelas di tahun 2022.
Baca SelengkapnyaKejari Depok mencurigai ada dugaan tindak pidana korupsi dalam manipulasi persyaratan administratif.
Baca Selengkapnya