Sekjen Demokrat: Bukan salah Garuda, Menteri Marwan yang terlambat

Merdeka.com - Sikap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar yang meminta direksi Garuda dievaluasi karena pesawat hendak ditumpanginya delay dinilai sebagai tindakan yang berlebihan oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Menurut Hinca, hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang menteri.

"Saya kira Menteri Marwan berlebihan ya masa kaitannya dengan mencopot (direksi) Garuda enggak ada hubungannya," ujar Hinca usai diskusi 'Alangkah Lucunya Sepak Bola Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (27/2).

Dia juga menganggap bahwa pihak Garuda tidak bersalah atas keterlambatan pesawat yang hendak ditumpangi oleh Menteri Marwan itu.

"Yang kedua bukan salah Garuda juga, dia yang terlambat datang apa hebatnya menteri. Menteri atau siapapun kita sama saja. Mengikuti aturan main penerbangan kan di dalam itu ada penumpang yang lain masa gara-gara dia pejabat negara terus kita tunggu," imbuh Hinca.

Dia juga menyesalkan sikap Menteri Marwan tersebut dan berharap menteri-menteri lainnya patuh peraturan. "Enggak usah ada ancam mengancam lah itu menyalahi kewenangan. Bukan dia yang mencopot Dirut Garuda. Saya kira itu sesuatu yang dibenerkanlah oleh publik, Garuda juga benar kok," katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar marah-marah dengan kinerja maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Kemarahannya ini berawal karena dirinya ketinggalan pesawat, dan kompensasi berupa pemberangkatan pesawat selanjutnya mengalami keterlambatan hampir dua jam sehingga banyak jadwal berantakan, dirinya serta rombongan rencananya akan bertemu dengan warga desa di Yogyakarta dan akademisi.

Akibat peristiwa itu agenda Marwan tertunda, bahkan dibatalkan. Marwan menyebut kinerja Garuda Indonesia bobrok dan servis kepada penumpang masih belum layak.

"Kinerja Garuda jelek seperti ini. Harus dievaluasi direksi Garuda ini," kata Marwan di hadapan para akademisi, pejabat daerah, dan pejabat kementerian dan lembaga lain dalam Seminar Peta Desa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rabu (25/2). (mdk/dan)