Follow
Sekjen DPR sebut tidak ada batasan waktu laporan Kunker
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPR, Winantuningtyastiti mengatakan laporan biaya keuangan kunjungan kerja anggota DPR tidak ada batas waktu. Hal ini terkait soal adanya dugaan laporan dana kunjungan kerja fiktif anggota DPR.
"Enggak ada ukurannya, enggak ada aturannya," kata Winan seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Budi Supriyanto (BSU) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/5).
Dia juga tidak menyebut fraksi mana saja yang menggunakan anggaran paling besar dalam setiap kunjungan kerja DPR ke daerah pemilihan masing-masing anggota. Dia menuturkan tidak bisa dikatakan fraksi mana saja yang menggunakan anggaran paling besar lantaran kunker tersebut merupakan kunker anggota.
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Apa yang dilakukan WNA tersebut? Selama tinggal di kampung, Mojorejo, Modo, Lamongan, dia kerap buat onar.
-
Siapa yang ngakuin nggak ada backup data di PDN Surabaya? Akibatnya data-data yang berada di dalamnya terkunci. Terlebih pemerintah mengakui tidak ada back up data.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Apa saja yang dibatasi? Berdasarkan beberapa sumber, batas usia untuk mobil pribadi di Jakarta diperkirakan akan diterapkan hingga 10 tahun.
-
Kenapa foto Wulan Guritno dibilang aneh? 'Kok aneh ya, cantiknya asli,' kata @_rizkynosh, salah satu netizen.
"Itu enggak per fraksi, (tetapi) tiap-tiap anggota karena itu kunjungan kerja anggota," katanya.
Sebelumnya beredar surat kepada pimpinan dan anggota fraksi PDIP di DPR. Dalam surat yang mengacu pada peraturan tata tertib DPR pasal 211 ayat (6), dan surat setjen DPR tersebut, telah terjadi keraguan pada kunjungan kerja perorangan anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya.
Surat yang ditandatangani sekretaris fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto tersebut, mengatakan ada kerugian senilai Rp 945.465.000.000 dari kunjungan kerja (Kunker) yang meragukan. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno membenarkan ada surat tersebut. Menurut Hendrawan sebelumnya BPK melakukan audit dan uji samping.
"Ternyata ada laporan yang tidak memenuhi persyaratan. Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini artinya susah diverifikasi, apakah memang kegiatan yang dilakukan anggota dewan itu bisa dibuktikan atau tidak gitu loh," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (12/5).
Kemungkinan besar menurut anggota komisi XI DPR ini, terkadang ada foto-foto dan staf yang sama digunakan untuk memenuhi laporan keuangan. Hal ini yang bagi BPK akuntabilitasnya tidak memadai.
"Itu bukan untuk PDIP, seluruh fraksi. PDIP dalam rapat Jumat terakhir sebelum reses, membuat format laporan untuk dipenuhi seluruh anggota fraksi. Kemarin (10 Mei) diingatkan kembali oleh sekretaris fraksi Bambang Wuryanto, supaya dalam satu tahun terakhir, semua akan disusun ulang," tuturnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca Selengkapnya
DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca Selengkapnya